Manado – Aksi penolakan perusahaan tambang di Pulau Bangka yang dilakukan berbagai elemen masyarakat justru mendapat dukungan dari Gubernur Sulut Dr S H Sarundajang.
Menurut dia bila investor telah memenuhi semua persyaratan itu harusnya mendapat dukungan dari masyarakat.
Soal Pulau Bangka itu ijin Bupati, Bupati tentu melihat Pulau Bangka itu potensial, maka ada investor datang telah mengadakan survei, cocok dan bagus mengapa tidak? – Sarundajang, Gubernur Sulut.
Dia menjelaskan, saat ini tidak ada lagi perusahaan diijinkan menjual tanah atau tanah air atau menggali dan membawa kenegaranya.
Perusahaan yang akan membangun Pulau Bangka itu akan membangun smelter.
“Smelter itu mahal sekali, Triliunan harganya,” tambah Sarundajang saat diwawancarai para wartawan di kantor gubernur. (rizath polii)
Sepertinya ada banyak komentar tentang tambang, mar Berita Manado akhir2 ini tidak mau muat kalau terlalu kuat mengkritik SHS… bicara tentang tambang di pulau BAngka SHS pasti bela. investasi triliunan. Komentar apapun dia so nda mo dengar. SHS termasuk pemimpin yang keras dan tidak mau
Triliun rupiah, masuk ke kas daerah? Masuknya berupa alat atau mesin yg dibeli dari luar negri bukan buatan Indonesia. Pajak masuk nol persen krn PMA. Jd daerah terima apa dari 17T?
Masalahnya pak SHS…
Di sulawesi utara cukup banyak lokasi tambang…namun penolakan eksistensi tambang yang paling gencar dan kuat adalah pada tambang pulau Bangka…
jadi Gubernur seharusnya menyikapi ini dengan ‘pintar’ dan jangan cuma asal ngomong doang…
Dari pernyataan SHS…terlihat keberpihakan yang berlebihan pada pihak perusahaan dan pemerintah kabupaten…sama sekali tak menggubris wacana dan aspirasi warga Pulau Bangka… hal ini tentu saja melukai hati warga pulau Bangka…
Ingat saja pengalaman yang terjadi di Porong Sidoarjo… lumpur lapindo bukan hanya kesalahan perusahaan atau masyarakat…tapi pemerintah yang tidak melakukan kajian dan riset mendalam akan resiko dan dampak lingkungan pada lokasi tambang tersebut…
Kajian jangan hanya dilakukan hanya pada dalam dan beratnya kantong investor…yang punya peralatan triliunan rupiah…
Dan setelah terjadi musibah…pemerintah melemparkan tanggung jawab pada perusahaan itu untuk mengganti kerugian warga…