Manado – Jika tidak terbukti itu berarti fitnah! Demikian pernyataan Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang dalam menyikapi berita yang beredar di jejaring sosial Facebook (FB) yang diduga disebarkan oleh Akun Palsu dengan nama Daniela Tambunan.
“Jadi jika ada yang menyebarkan isu negatif yang provokatif dan bersifat tuduhan yang menjelek-jelekan pemerintah, silahkan dibuktikan, siapa, kapan, dimana, informasikan. Jika tidak terbukti itu berarti fitnah, dan harus diproses di jalur hukum. Jangan menyebarkan fitnah, karena itu menghambat semangat, kreativitas dan inovasi untuk membangun,” ujar mantan Walikota Bitung ini.
Dia menambahkan, komitmen pemerintah Provinsi Sulut dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakataan tetap dilandasi dan diinspirasi oleh semangat dan budaya “Membangun Tanpa Korupsi (MTK)”. Nilai dan etika MTK ini yang mendasari, menjiwai dan melingkupi implementasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta menjadi instrumen evaluasi dan pengawasan bagi kinerja seluruh satuan kerja perangkat pemerintah daerah (SKPD) di jajaran pemerintah Provinsi.
Hal ini sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN serta Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Lebih lanjut menurut dia, pemerintah Provinsi Sulut bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, aparat pemeriksa dan seluruh jajaran bersama-sama tetap bersinergi “berperang dengan korupsi”, dan pemerintah selalu mengajak berbagai komponen strategis masyarakat, termasuk Pers/media massa untuk bersama-sama melakukan kontrol dan bahkan melaporkan jika terbukti ada pejabat pemerintahan yang melakukan tindak pidana korupsi.
“Tidak benar Pemprov menyogok media massa untuk menutupi tindak pidana korupsi pejabat Pemprov,” tegas mantan Gubernur Maluku san Maluku Utara ini.
Dia kemudian menjelaskan bahwa, MTK harus menjadi nilai, etika, norma dan budaya pemerintah dan masyarakat Sulut dalam melaksanakan agenda-agenda strategis ke depan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat. (Jrp)
Itulah sikap SHS yg panik jika dikritisi. Yg kelas koran seperti Manadopost itu dah dibayar Pemprov, lihat aja beritanya semuanya pada pujian ke SHS, keluar negeri bawa2 terus si Hendro Boroma. Tapi sabar aja yg namanya korupsi pasti akan terbongkar.
apa benar tidak ada lingkaran korupsi? nanti kalo terungkap, malunya itu.sebaiknya introspeksi n cek dulu sebelum kasih komentar.ingat yang komentar juga masyarakat pembayar pajak yang memilih dan kasih kepercayaan kepada anda dan punya hak untuk memberhentikan anda kapan saja selama anda masih memenuhi kewajiban masyarakat yang juga menggaji anda.provinsi ini milik masyarakat bukan pemimpin yang culas dan pemimpi.
“Indah pada waktunya”…..hmmm
Sebagai bukti komment saya diatas, coba lihat pejabat2 yg baru diangkat, baru 2 – 3 bulan menjadi pejabat tiba2 sudah beli mobil baru lebih dari satu, renovasi rumah menjadi lebih mewah, sampai beli tanah. Dari mana uang itu sedangkan dia baru menjadi pejabat? Berpa sih gaji seorang kepala dinas ? Bisakah lebih dari 30 juta/bulan ?
Silahkan masyarakat jawab sendiri.
Dan ini adalah kenyataan dilapangan.
—
Semua orang sudah tau kalau PEMDA itu sarangnya korupsi bukan hanya di PEMDA SULUT tapi juga di pemkab. Dan ini saya tau karna teman saya seorang wartawan yg sering keluar masuk kantor PEMKAB.
Modusnya ya itu skali-skali ketemu kepala DINAS or KARO/KABID untuk silaturahmi kemudian dikasih uang saku yg jumlahnya bervariasi. Nanti wartawan ini tidak akan mengutak atik kasus korupsi pada bidangnya Kepala Dinas ini.
Dana BOS, DAK juga Block Grant semua dikorupsi para oknum pejabat. Hanya dibawah 50% saja yg tepat sasaran. Semua dikorupsi oknum pejabat.
Kami masyarakat mengetahui semua ini tapi bingung mau lapor kemana karna sudah tidak percaya POLISI dan kejaksaan karna buktinya sebagian pejabat yg dilaporkan sehari dua hari ditahan kemudian dilepaskan sbgai tahanan kota lalu perlahan2 kasusnya dilupakan karna oknumnya sudah setor. Kecuali tidak setor maka kasusnya dilanjutkan ke pengadilan.
—
Tanpa bukti itu FITNAH !!!! Kenyatannya yang terjadi selama ini Koruptor Ulung paling hebat menghilangkan barang bukti. Selain itu koruptor kakap bermain dipusaran yang sulit ditembus penegak hukum, dalam artian koruptor itu memasang berlapis benteng, sehingga tak akan pernah terjamah pemburu koruptor..Kita tunggu semua yang tertutup rapat cepat atau lambat pasti akan terungkap …lihainya tupai, sekali waktu jatuh juga …brrrruuuuuuukkkkhhhhh…..
Terungkap SHS memberi Statement, tidak benar Pemprov menyogok media utk menutup korupsi Pemda?? Nah disini perlu kejujuran awak media yang saya kagumi, apa benar pertemuan Gubernur dengan Wartawan beberapa hari lalu yang konon sosialisasi MP3EI tidak dilampiri amplop yang adalah uang rakyat ?? Berani katakan No, kalo tidak,.Yes kalo benar..Bravo Mass Media sebagai pilar dan pengawal Republik terccinta….
Tanpa bukti itu FITNAH !!!! Kenyatannya yang terjadi selama ini Koruptor Ulung paling hebat menghilangkan barang bukti. Selain itu koruptor kakap bermain dipusaran yang sulit ditembus penegak hukum, dalam artian koruptor itu memasang berlapis benteng, sehingga tak akan pernah terjamah pemburu koruptor..Kita tunggu semua yang tertutup rapat cepat atau lambat pasti akan terungkap ….
barangkali si Akun Palsu pernah melihat seorang wartawan atau redaksi surat kabar keluar dari ruangan Biro Umum atau Biro Keuangan dengan membawa sampul uang…
dikirainnya itu uang sogokan buat media massa….gak tahunya pembayaran biaya berlangganan setahun…hehehehehe….
memang sih Media Massa cetak terkadang isinya terlalu ‘bagus’ dan selalu ‘enak dibaca’… terkesan seperti Corong Pemerintah…
padahal terkadang kan ada juga pejabat yang suka menindas, menekan, memeras, menerima sogokan, malas, gak masuk kerja, gak disiplin, berperilaku tidak terpuji…
tapi seakan berita di Media Massa lebih banyak pujian dibandingkan kritikan…
peran media Online seperti beritamanado.com bisa mengimbangi media cetak karena punya fasilitas posting komentar dimana masyarakat bisa mengeluarkan uneg-uneg secara langsung…
tapi tentu saja yang namanya FITNAH itu adalah sesuatu pemberitahuan atau statemen yang TIDAK BENAR atau DUSTA.
Sesuai pernyataan SHS diatas dimana kalau ada ISU NEGATIF DAN PROVOKATIF YANG MENJELEKKAN PEMERINTAH harus diusut kebenarannya…
kalau gak benar yaa…FITNAH…
kalau terbukti benar…artinya MEMBONGKAR AIB…
hehehehe….
Salah satu Media hari ini menyebut statement KAJATI Sulut bahwa Korupsi cenderung berada dipusat kekuasaan. Simak berita ini:
.Kepala Kejaksanaan Tinggi (Kajati) Sulut, DR R O Siahaan Ssos MH, menegaskan adanya kekuasaan akan cenderung melakukan tindakan korupsi.
“Kekuasaaan cenderung korupsi jika keinginanya mau dilayani, padahal prinsipnya adalah melayani bukan dilayani. Kuncinya harus ada prinsip melayani dan pengendalian diri, karena apalagi semua tata laksana kegiatan sudah ada standar operasional prosedur (SOP),”ungkap Kejati dalam seminar anti korupsi di Pemkot Manado, Kamis (16/5) di ruang serbaguna..
Salah satu Media hari ini menyebut statement KAJATI Sulut bahwa Korupsi cenderung berada dipusat kekuasaan. Simak berita ini:
….Kepala Kejaksanaan Tinggi (Kajati) Sulut, DR R O Siahaan Ssos MH, menegaskan adanya kekuasaan akan cenderung melakukan tindakan korupsi.
“Kekuasaaan cenderung korupsi jika keinginanya mau dilayani, padahal prinsipnya adalah melayani bukan dilayani. Kuncinya harus ada prinsip melayani dan pengendalian diri, karena apalagi semua tata laksana kegiatan sudah ada standar operasional prosedur (SOP),”ungkap Kejati dalam seminar anti korupsi di Pemkot Manado, Kamis (16/5) di ruang serbaguna…..
Apa arti statement ini..Hayoo…
Media sbgi pilar pengawal republik ini harus mampu membuktikan. Kalian meemiliki kemampuan investigasi yang Prima.Kalo torang orang kampung susah kasiang month cari bukti..Tapi yakin pada waktunya akan terungkap. Secepat2nya tupai melompat sekali waktu jatuh juga…
Jika muncul reaksi suka dan tidak suka dalam bentuk menjelek-jelekan pemerintah atau oknum pemerintah, sebagai pejabat publik jangan cepat emosi langsung balik mengintimidasi sumber berita atau masyarakatnya dengan meminta bukti dan ancaman diselesaikan lewat jalur hukum. Tidak mungkin ada kicauan kalau tidak ada penyebabnya, mari dengan hati dingin kita lihat siapa kita ini dan untuk apa kita ini, jangan kita cuma mau dipilih oleh rakyat melalui suaranya tapi tidak mau mendengarkan suaranya, sejelek apapun suara rakyat itu pasti ada manfaatnya bagi kita kalau kita sadar bahwa kita sebagai pejabat publik.