Jogjakarta, BeritaManado.com —Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap, SH, menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 Wilayah III, di Ballroom Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin (24/02/2020).
Adapun Wilayah III ini meliputi Provinsi D.I. Jogyakarta, Jawa Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat.
Sementara kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo.
Dalam sambutannya Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Kementerian PANRB memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi.
Dirinya juga mengharapkan agar semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan semua perangkat daerah tetap berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik.
“Efisiensi harus dibangun secara sistematik bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal dan tidak berkelanjutan. Efisiensi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun berjalan, sebagaimana praktek yang selama ini terjadi” ujar mantan Mendagri ini.
Untuk Kabupaten/Kota di Wilayah III ini, dirinya mengharapkan para Gubernur, Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah untuk lebih fokus dan lebih serius lagi dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.
“Harus diingat SAKIP itu untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan pemerintah semata” pungkas Tjahjo Kumolo yang juga Politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu Bupati Mitra James Sumendap menyampaikan bahwa untuk penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019, Kabupaten Minahasa Tenggara memperoleh nilai B.
“Kualitas pembangunan kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil, Pemkab Mitra telah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Oleh karena itu berbagai upaya akan terus dilakukan, agar ditahun-tahun mendatang nilai SAKIP bisa naik. Kalau daerah lain bisa, Mitra juga harus bisa” ungkap Bupati James Sumendap.
Di lain pihak Pj. Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP.MM menambahkan bahwa sesuai PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ada 5 (lima) indikator yang dipakai untuk penilaian Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Lima indikator tersebut, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
Sedangkan tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran, mewujudkan pemerintahan yang berorentasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
Oleh karena itu kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan bergerak cepat secara bersama untuk melaksanakan 5 (lima) indikator yang menjadi penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
“Wajib bagi kepala perangkat daerah untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang terintegrasi dengan program kegiatan yang ada di masing-masing perangkat daerah” tandas David Lalandos, AP.MM.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati James Sumendap juga didampingi Kepala Bappeda DR.Grace Oroh, Kabag Organisasi DR.Ridwan, MAP, Kabag Umum Setdakab Arce Kalalo, SH, Irban Ir.Sonny Silvanus, Kasubag TUP Judistira Kandow, SSTP, dan Aspri Bupati Morthen Kawulusan.
(Jenly Wenur)