BITUNG—Terkait tudingan Komisi A yang menilai Dikpora Kota Bitung memberikan laporan fiktif soal realisasi proyek fisik DAK 2011 dibantah Kadis Dikpora, Herman Rompis. Dimana menurut Rompis, penilaian tiap orang terhadap presentasi realisasi pekerjaan dilapangan pasti berbeda-beda karena itu bersifat fleksibel.
“Penilaian Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Dikpora bisa saja berbeda dengan penilaian yang lain, karena tidak menutup kemungkinan penilain pihak lain, proyek masih 80 persen, tapi PPK bisa menilai itu 90 persen. Karena penilaian terhadap realisasi proyek fleksibel,” kata Rompis.
Menurut Rompis, masalah presentasi capaian pekerjaan dilapangan tidak perlu dipermasalahkan. Karena menurutnya, yang terpenting adalah proyek yang dikerjakan benar-benar ada bukan hanya sekedar laporan saja.
“Kalau masalah presentasi itu tidak terlalu penting dan perlu dipermasalahkan, yang salah jika proyeknya tidak ada namun kami laporkan ada. Itu yang menjadi permasalahan besar, tapi inikan 76 paket pekerjaan DAK 2011 benar-benar ada,” katanya.
Sementara itu, PPK Dikpora Kota Bitung, Djohn Salangka mengaku data yang diberikan ke DPRD beberapa waktu lalu udah sesuai fakta dilapangan dan tidak ada unsur manipulasi. Karena pihaknya benar-benar melakukan pemeriksaan dilapangan dan menghitung volume pekerjaan yang telah dicapai para kontraktor.
Namun disisi lain, ketika ditanya soal proyek pembangunan SD Inpres 12/79 Girian Bawah yang dikerjakan oleh KSU Kopast milik Jim Masambe yang dilaporkan 90 persen sementara dari pengakuan para pekerja capaiannya baru 50 persen, Salangka tidak menampik. “Itu memang ada kesalahan input data oleh petugas dan sudah diperbaiki,” kilah Salangka.(en)
BITUNG—Terkait tudingan Komisi A yang menilai Dikpora Kota Bitung memberikan laporan fiktif soal realisasi proyek fisik DAK 2011 dibantah Kadis Dikpora, Herman Rompis. Dimana menurut Rompis, penilaian tiap orang terhadap presentasi realisasi pekerjaan dilapangan pasti berbeda-beda karena itu bersifat fleksibel.
“Penilaian Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Dikpora bisa saja berbeda dengan penilaian yang lain, karena tidak menutup kemungkinan penilain pihak lain, proyek masih 80 persen, tapi PPK bisa menilai itu 90 persen. Karena penilaian terhadap realisasi proyek fleksibel,” kata Rompis.
Menurut Rompis, masalah presentasi capaian pekerjaan dilapangan tidak perlu dipermasalahkan. Karena menurutnya, yang terpenting adalah proyek yang dikerjakan benar-benar ada bukan hanya sekedar laporan saja.
“Kalau masalah presentasi itu tidak terlalu penting dan perlu dipermasalahkan, yang salah jika proyeknya tidak ada namun kami laporkan ada. Itu yang menjadi permasalahan besar, tapi inikan 76 paket pekerjaan DAK 2011 benar-benar ada,” katanya.
Sementara itu, PPK Dikpora Kota Bitung, Djohn Salangka mengaku data yang diberikan ke DPRD beberapa waktu lalu udah sesuai fakta dilapangan dan tidak ada unsur manipulasi. Karena pihaknya benar-benar melakukan pemeriksaan dilapangan dan menghitung volume pekerjaan yang telah dicapai para kontraktor.
Namun disisi lain, ketika ditanya soal proyek pembangunan SD Inpres 12/79 Girian Bawah yang dikerjakan oleh KSU Kopast milik Jim Masambe yang dilaporkan 90 persen sementara dari pengakuan para pekerja capaiannya baru 50 persen, Salangka tidak menampik. “Itu memang ada kesalahan input data oleh petugas dan sudah diperbaiki,” kilah Salangka.(en)