Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Beragam aspirasi disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Billy Lombok, saat melaksanakan Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).
Dalam dialog bersama warga, isu peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama. Masyarakat meminta agar Rumah Sakit Kalooran memiliki dua loket pelayanan, yakni loket umum dan loket khusus bagi jemaat. Selain itu, warga juga berharap pemerintah dapat menyediakan satu unit ambulans untuk menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
Di sektor pertanian dan perkebunan, warga mengusulkan adanya penyuluhan bagi kelompok tani agar lebih memahami mekanisme pengajuan program bantuan dari pemerintah pusat, khususnya bantuan pupuk, bibit jagung, aren, kelapa, dan kakao bagi jemaat GMIM di Pakuure. Aspirasi lain yang mencuat yakni permintaan bantuan traktor untuk mendukung produktivitas pertanian.
Masyarakat juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai cap tikus dengan melibatkan para petani sebagai bagian dari proses penyusunannya agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Di bidang infrastruktur, warga mengusulkan pembangunan paving dan penerangan jalan di Boyong Atas. Selain itu, masyarakat meminta Pemprov memfasilitasi pemenuhan hak 20 persen lahan HGU bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi melalui penyediaan peralatan usaha bagi pabrik es di Minsel.
Sementara di sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, warga meminta evaluasi penetapan desil penerima bantuan sosial karena masih ditemukan masyarakat yang salah masuk kategori sehingga tidak memperoleh bantuan dan harus menanggung biaya pendidikan yang tinggi. Warga juga mengusulkan adanya bantuan pendidikan bagi mahasiswa sejak awal hingga selesai kuliah, termasuk dukungan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Billy Lombok menyatakan seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD Sulut.
“Baik melalui pembahasan bersama pemerintah daerah, sehingga dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan dan kebijakan pemerintah provinsi,” tutupnya.
