MANADO – Belakangan ini gencar-gencarnya kubu merah atau (PDI-Perjuangan) mempublikasikan dan mensosialisasikan bahkan mempresur pemerintah agar Pancasila versi Bung Karno dijadikan landasan Bangsa Indonesia dalam menjalankan setiap aktifitas bernegara.
Hal ini mendapat sorotan dari Prof. Drs Ishak Pulukadang. “Kita harus mengetahui apa dasar perbedaan dari kedua versi ideologi bangsa kita, antara versi Bung Karno dan versi Negara,” tutur guru besar Fisip Unsrat ini kepada beritamanado, Rabu (15/6).
Menurutnya, versi presiden pertama Indonesia ini adalah Pancasila yang bisa di peras-peras dari Pancasila menjadi Trisila, bahkan Ekasila yaitu gotong-royong. Sedangkan versi Negara yaitu Pancasila yang tidak bisa diganggu gugat sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
“Ironisnya, Pancasila yang secara resmi diperingati oleh pemerintah adalah Pancasila versinya Bung Karno, dalam hal ini pemerintah harus berani meluruskannya sejalan dengan supremasi hukum,” tambahnya.
Pulukadang yang kesehariaannya sebagai ketua asosiasi dosen PKN Sulut juga mengatakan, kalau Pancasila diperas menjadi gotong-royong, maka akan mengindikasikan kita nantinya welcome atau membuka peluang bagi atheisme.
“Cukuplah pemerintah memberikan toleransi terhadap ideologi politik dari PKS, PDS, PPP sebagai bentuk kepluralan dari Bhineka Tunggal Ika. Bahkan kalau Pancasila versi Bung Karno itu dijadikan landasan negara, maka akan dimungkinkannya parpol yang bercirikan atheis, padahal TAP MPR-RI tahun 1966 yang melarang komunisme masih tetap ada dan dipertahankan oleh MPR-RI hingga sekarang,” pungkasnya. (gn)
