Taufik Tumbelaka didampingi ibunda tercinta (foto beritamanado.com)
Manado – Sejumlah proyek di Sulawesi Utara patut diduga kurang jelas (KJ). Pengamat politik dan pemerintahan Taufik Tumbelaka menyebut beberapa proyek yang diduga bermasalah diantaranya: pembangunan gedung pameran paradise, rehabilitasi rumah dinas gubernur, proyek ruang huyula kantor gubernur dan pembangunan kantor Deprov baru di Kairagi tiram.
“Misalnya pembangunan gedung pameran paradise di Kairagi yang menggunakan APBN, gedung tersebut telah selesai tapi tidak terurus. Rehabilitasi di rumah dinas jabatan Gubernur diduga ditangani pelaksana kurang profesional, sehingga diduga tidak selesai tepat waktu. Padahal, rumah dinas gubernur adalah fasilitas vital kepala daerah,” tutur Tumbelaka kepada beritamanado.com, Minggu (13/9/2015) malam.
Lanjut mantan aktivis UGM ini, proyek di ruang huyula kantor gubernur, bola peringatan dini kejadian dunia yang tidak jelas peruntukan dan manfaatnya bagi masyarakat luas. Diduga proyek ini atas kemauan orang penting.
“Juga pembangunan kantor Deprov di Kairagi tiram diduga sejak tahun 2014 ada sejumlah kejanggalan yang berpotensi menimbulkan korupsi serta sejumlah proyek lain yang patut diduga kurang jelas,” tukas Tumbelaka.
Terkait pembangunan kantor Deprov baru, saat dikonfirmasi media Sektetaris DPRD Sulut A.B Mononutu mengatakan, pekerjaan kantor DPRD berjalan lancar dan tidak ada masalah.
“Pembangunan kantor DPRD Sulut akan selesai total pada tahun 2016, boleh jalan-jalan kesana dan melihat langsung,” jelas Mononutu.
(jerrypalohoon)
baru abis bangkrut di net invest sto ini orang ba komen panjang nian nentau apa hahaha
Kutipan BeritaManado.com.tgl 6 September 2013–
BPK RI segera menurunkan tim untuk menginvestigasi Bank Sulut. Ini gara-gara manajemen bank kebanggaan masyarakat Nyiur Melambai nekad melepas saham ke Mega Corporation yang diduga tanpa proses kredibel.Selain Bank Sulut, menurut anggota BPK RI Rizal Djalil, audit investigasi akan dilakukan terhadap Bank Sulteng.“Kami akan audit investigasi di dua bank itu. Kami tidak mau saham di bank daerah itu jadi bagian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” katanya di sela-sela rapat koordinasi BPK dengan Direksi BUMD di Hotel Grand Clarion Makassar, Senin (26/8) lalu, seperti diberitakan bisnis-KTI.com.Rizal menyebut proses pelepasan saham oleh dua BPD itu ditengarai tidak kredibel, pasalnya hanya melewati rapat umum pemegang saham (RUPS) tanpa konsultasi instansi terkait.Berdasarkan laporan keuangan Semester I Bank Sulut, Mega Corp yang dimiliki bos media Chairul Tanjung memegang 22,14% saham Bank Sulut atau senilai Rp 65,8 miliar yang disuntikkan pada 2011.“Dalam seminggu kami akan bergerak, cari tahu apa ada rekayasa ketika berubah menjadi PT (Bank Sulteng, red), sehingga bisa langsung jual saham lewat RUPS,” katanya.Menurutnya, patut juga dipertanyakan kenapa mereka pilih menjual saham ke swasta, dibandingkan dengan listing di bursa dan mengapa tidak disehatkan terlebih dahulu.Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Andi Rachmat mengatakan ada proses yang tidak lengkap dalam pembelian saham itu dan akan mempengaruhi struktur kinerja perbankan.“Garis besarnya, umumnya BPD distress dalam aset. Untuk itu, mau tidak mau harus jual saham,” kata Rachmat.Dia menyatakan dukungannya atas rencanan BPK mengaudit dua BPD itu, agar yang lain tidak melakukan hal yang sama. Menurutnya, akan berbahaya jika akuisisi dilakukan diam-diam terhadap BUMD dengan cara yang tidak prudent.Akuisisi atau pembelian saham, katanya, bukanlah masalah karena itu bagian kegiatan bisnis. Namun, tambahnya, harus sesuai dengan aturan hukum.“Kami apresiasi untuk perbaiki sistem ini. Ada gejala BUMN dan BUMD lain mulai diakuisisi swasta. Ini perlu dikawal BPK untuk memerbaiki pertanggunjawaban keuangan negara,” jelasnya. (*
Sebenarnya yang terang benderang bermasalah adalah masuknya MegaCorp sebagai PemegangSaham BANK SULUT.Apakah publik lupa kasus ini sudah pernah dilakukan AUDIT INVESTIGASI Oleh BPK ? Hebatnya hasil pemeriksaan ini hilang tanpa bekas bak ditelan bumi. Kalau pangamat Bung TT hebat..ayo bongkar kasus BankSulut ini. Kembalikan jargon BS Torang pe Bank..bukan seperti sekarang BS DORANG PE BANK..