- Menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
- Balas jasa terhadap kelompok arau penyandang dana kampanye.
- Memberikan kemudahan pada tender pengadaan barang dan jasa atau perizinan, melancarkan promosi mutasi pegawai atau pengangkatan eselon strategis.
Korupsi pada momen pembuatan kebijakan:
- Memenangkan agenda kebijakan yang menguntungkan kalangan tertentu. Hal ini terjadi sebagai balas jasa para Oligark yang telah membantu meringankan biaya politik.
- Pemberian porsi aPBD pada proyek-proyek pemerintah, pemenangan tender, pengadaan barang dan jasa, kemudahan izin usaha, hingga regulasi yang menguntungkan sebagian pihak saja.
Berbagai kerawanan korupsi yang dipaparkan oleh KPK kepada DPRD agar menjadi perhatian bersama dan terus bersinergi bersama KPK untuk melakukan pencegahan korupsi.
“Selain itu, ada juga jenis-jenis tindak pidana korupsi, kerawanan korupsi layanan publik DPRD, Pokok pikiran dan bantuan pemerintah, efektifitas pengelolaan APBD, kerawanan korupsi pokok pikiran, termasuk modus korupsi pada pokok pikiran itu sendiri,”jelas Cindy.
(Erdysep Dirangga)
