Sofyan Jimmy Yosadi
Manado, BeritaManado.com — Sungguh diluar akal sehat, seorang pejabat publik yang pernah menjadi Anggota DPR RI dan Bupati Bolaang Mongondow dua periode diduga melakukan tindakan intoleran.
Anehnya, tindakan Yasti Soepredjo yang kini terpilih kembali sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga dilakukan terhadap Calon Gubernur Sulut Elly Engelbert Lasut (E2L).
Atas hal tersebut, Advokat Sofyan Jimmy Yosadi SH mengecam keras aksi tak terpuji seorang politisi di DPR RI dari partai pemenang Pemilu Legislatif di Sulawesi Utara ini.
Sebagai rakyat Sulut, Sofyan Yosadi meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan atas aksi tersebut.
“Hal ini harus diusut tuntas dalam konteks hukum. Saya juga meminta kepada DPP PDIP, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sulut, Bawaslu Kota Kotamobagu, Mahkamah Kehormatan DPR RI dan Badan Kehormatan MPR RI untuk menindaklanjuti kejadian yang telah viral ini,” tegas Sofyan Jimm Yosadi.
Menurutnya, pada momentum Pilkada 2024, Yasti Soepredjo seorang Anggota DPR RI dari PDIP yang baru saja dilantik pada 1 Oktober 2024 lalu mengeluarkan pernyataan berbau SARA dalam sebuah kegiatan yang menghadirkan banyak masyarakat dan tokoh penting.
Aksinya itu terekam dalam sebuah video dan menjadi viral, dimana isinya mengandung isu SARA dengan menuding Calon Gubernur Sulut Elly Lasut adalah orang yang “Islamphobia” serta menyeret nama Dino Gobel, meski tidak melihat dan mendengar langsung apa yang sebenarnya terjadi.
“Saya sangat kecewa dengan aksi tidak terpuji tersebut yang justru dilakukan oleh orang seharusnya menjadi panutan warga bumi nyiur melambai. Ini berpotensi memicu konflik di tengah-tengah masyarakat dan menjadi kekhawatiran saya dan teman-teman aktivis,” ujar Sofyan Jimmy Yosadi.
Ia pun menyatakan protes keras sekaligus menegaskan bahwa sebagai warga Sulut yang telah lama aktif dalam aktivitas lintas iman dan kepercayaan selama puluhan tahun ini termasuk yang saat sebagai pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi Sulut.
Jargon “Sulut Sulit di Sulut” dan “Sulut Laboratorium Kerukunan” serta “Sulut Rukun dan Damai” masyarakatnya toleran dan banyak ungkapan kearifan lokal dari berbagai etnis di Sulut yang terus dibangga-banggakan, kini seolah “lenyap” dan tinggal jadi ungkapan semu basa basi.
Seorang politisi PDIP yang adalah partai nasionalis religius serta Anggota DPR RI yang terhormat justru melakukan tindakan dengan membawa isu SARA.
Ini ancaman konflik dan potensi ditengah masyarakat, tidak aman, tidak rukun dan bisa mengganggu stabilitas daerah Sulawesi Utara.
Sepatutnya bukti yang sudah jelas ini, pengurus PDIP memberikan tindakan tegas, juga proses hukum serta laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI serta Badan Kehormatan MPR RI.
“Tindakan ini Jagan dibiarkan. Oknum politisi tersebut yang sangat berbahaya bagi situasi Sulawesi Utara bahkan Indonesa. Bawaslu juga harus bertindak aktif untuk memproses tindakan intoleran ini,” harap Yosadi.
Pada bagian lain, hal yang sama pernah dialami Gubernur petahana (Incumbent) Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang menjadi korban isu SARA hingga bukan saja kalah dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan diproses hukum hingga menjalani hukuman penjara.
Ahok sebagai korban isu SARA kini bergabung dan menjadi politisi PDIP.
Kini, oknum politisi PDIP anggota DPR MPR RI yang terhormat mantan Bupati justru melakukan tindakan intoleran serta membawa isu SARA dalam sebuah ajang kontestasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2024.
“Sungguh ironis dan sangat kecewa, kesal dan marah. Apa yang kami lakukan bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta pemerintah Sulut, Polisi dan TNI serta seluruh komponen masyarakat selama ini, sejak dulu dan sementara terus kami lakukan, seolah tidak ada artinya hanya karena ambisi dan kepentingan politik sesaat,” tuturnya.
Padahal, salah satu tugas dan fungsi anggota dewan yang terhormat selain legislasi (menyusun dan membahas undang-undang), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan juga menjaga etika, turut menjaga kerukunan dan kedamaian serta toleransi ditengah masyarakat.
“Marilah kita ikuti ajang kontestasi Pilkada Sulut ini dengan baik. Para kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang-orang hebat, terbaik dan telah melalui serangkaian seleksi ketat dan telah ditetapkan KPU sesuai aturan hukum. Gaungkan visi misi program para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dan bukan menyebar kebencian, permusuhan, intoleransi dan fitnah,” katanya.
Menurut Yosadi sendiri, siapapun yang terpilih dan mendapatkan amanat rakyat adalah pemimpin semua masyarakat Sulawesi Utara yang harus didukung dan didoakan bersama agar tugas yang diemban berjalan baik dan sukses.
(***/Frangki Wullur)
