Ratahan – Buntut tidak maksimalnya kenerja dari kepengurusan DPD KNPI Minahasa Tenggara dibawa nahkoda bung Heski Naray selaku ketua, sejumlah PK KNPI, OKP dan OKPI sepakat untuk malaksanakan Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) KNPI Mitra.
“Sudah ada dua puluh lebih pengurus KNPI kecamatan, OKP dan OKPI yang menyetujui dilaksanakannya Musdalub,” ungkap Ronald Pakuku selaku kordinator pelaksanaan Musdalbu, Rabu (25/12) kepada BeritaManado.com.
Ditegaskan Pakuku, ada beberapa hal yang mendasari pihaknya untuk mengsulkan Musdalub. Yang pertama tidak aktifnya kepengurusan saat ini, tidak menjalankan organisasi sebagaimana aturan main KNPI, serta tidak pernah dilaksanakannya pleno, pelantikan pengurus kecamatan, dan yang paling penting masalah pertanggungjawaban keuangan yang dihibahkab Pemkab Mitra tidak pernah disampaikan secara terbuka ke jajaran pengurus DPD KNPI Mitra (tidak transparan).
“Setelah segala admistrasi termasuk dukungan PK, OKP dan OKPI rampung, kita akan langsung menyampaikannya ke DPD KNPI Sulut untuk mengambil alih kepengurusan DPD KNPI Mitra, sekaligus melaksanakan Musdalub,” jelas Pakuku.
Mengenai siapa yang nantinya akan dipercayakan jika kemudian Musdalub dilakukan, menurut Pakuku siapa saja bisa yang terpenting taat aturan dan mampu membawa KNPI Mitra ke jalur sebenarnya sebagai organisasi kepemudaan. “Paling tidak DPD KNPI Sulut mepercayakan MPI untuk mengambil alih kepengurusan KNPI Mitra,” tukasnya. (Rulan Sandag)
Ratahan – Buntut tidak maksimalnya kenerja dari kepengurusan DPD KNPI Minahasa Tenggara dibawa nahkoda bung Heski Naray selaku ketua, sejumlah PK KNPI, OKP dan OKPI sepakat untuk malaksanakan Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) KNPI Mitra.
“Sudah ada dua puluh lebih pengurus KNPI kecamatan, OKP dan OKPI yang menyetujui dilaksanakannya Musdalub,” ungkap Ronald Pakuku selaku kordinator pelaksanaan Musdalbu, Rabu (25/12) kepada BeritaManado.com.
Ditegaskan Pakuku, ada beberapa hal yang mendasari pihaknya untuk mengsulkan Musdalub. Yang pertama tidak aktifnya kepengurusan saat ini, tidak menjalankan organisasi sebagaimana aturan main KNPI, serta tidak pernah dilaksanakannya pleno, pelantikan pengurus kecamatan, dan yang paling penting masalah pertanggungjawaban keuangan yang dihibahkab Pemkab Mitra tidak pernah disampaikan secara terbuka ke jajaran pengurus DPD KNPI Mitra (tidak transparan).
“Setelah segala admistrasi termasuk dukungan PK, OKP dan OKPI rampung, kita akan langsung menyampaikannya ke DPD KNPI Sulut untuk mengambil alih kepengurusan DPD KNPI Mitra, sekaligus melaksanakan Musdalub,” jelas Pakuku.
Mengenai siapa yang nantinya akan dipercayakan jika kemudian Musdalub dilakukan, menurut Pakuku siapa saja bisa yang terpenting taat aturan dan mampu membawa KNPI Mitra ke jalur sebenarnya sebagai organisasi kepemudaan. “Paling tidak DPD KNPI Sulut mepercayakan MPI untuk mengambil alih kepengurusan KNPI Mitra,” tukasnya. (Rulan Sandag)