Manado, BeritaManado.com – Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya sebatas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kebijakan, tetapi juga harus berfokus pada inti tugas utamanya, yakni memberikan pelayanan publik dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
Penegasan ini disampaikan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Ferry Daud Liando, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas ASN yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Hotel Luwansa, Jumat (5/12/2025).
Liando menyoroti bahwa selama ini banyak kebijakan publik hanya terhenti pada tahap penyelesaian administratif.
Meskipun telah menghabiskan banyak anggaran, kebijakan tersebut kerap dinilai tidak membawa dampak signifikan pada penyelesaian persoalan di masyarakat.
“Akibatnya, masalah-masalah publik seperti angka kemiskinan dan pengangguran masih cukup tinggi. Bahkan, kualitas pelayanan publik di beberapa sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, masih meresahkan,” ujar Liando.
Menurutnya, kondisi ini terjadi lantaran proses identifikasi masalah publik oleh ASN belum optimal sebelum merumuskan sebuah kebijakan.
Banyak kebijakan yang ada hanyalah sekadar hasil copy paste dari tahun sebelumnya, atau dibuat hanya berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat.
Padahal, ia menekankan bahwa masalah publik bersifat dinamis dan berbeda-beda antar wilayah serta waktu.
Untuk memastikan kebijakan publik berjalan efektif, Liando menyarankan agar ASN membangun kolaborasi erat dengan media massa.
Media, dalam hal ini, harus dilihat sebagai sumber informasi utama untuk mendapatkan data dan fakta yang akurat terkait permasalahan di tengah masyarakat.
“Tidak keliru jika media dimanfaatkan untuk menginformasikan agenda seremonial pemerintah. Namun, hal yang paling utama adalah memanfaatkan media massa sebagai sumber informasi, terutama yang berkaitan dengan permasalahan publik selama ini,” tegasnya.
Informasi yang diperoleh dari media massa, lanjutnya, harus menjadi bahan rujukan esensial dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran.
“Oleh karena itu, setiap ASN wajib memiliki literasi yang memadai mengenai permasalahan publik di daerahnya,” tutupnya.
Kegiatan Pengembangan Kapasitas ASN ini dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Sulut, Dr Denny Mangala, M.Si, dan diikuti oleh jajaran ASN serta perwakilan dari media massa.
(***/jenlywenur)
