Manado – Pejabat Sulut padati Jakarta setiap akhir pekan di hari Jumat hingga Minggu. puluhan pejabat dilingkungan Pemprov maupun Pekot atau Pemkab Se- Sulut dikabarkan selalu mengunjungi Jakarta. Demikian informasi yang berhasil dihimpun wartawan beritamanado dari sumber terpercaya beritamanado di Bandara Sam Ratulangi.
“Ya Pak, biasanya para pejabat tersebut setiap akhir pekan selalu terbang ke Jakarta,” ujar sumber kepada beritamanado. saat ditanya bagaimana mereka mengenal pejabat tersebut?, ” Masa kenal, kan saya sering melihat media masa, rata-rata kepala dinas lah Pak, tapi saya tidak bisa memberitahukan namanya,” ujar Sumber.
Disisi lain, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka mengatakan perilaku plesir para pejabat ke Jakarta cukup memprihatinkan, mengingat kebiasaan ini tidak lagi menjadi kebiasaan elit saja, tapi telah menular ke para PNS setingkat kepala bidang. “Perilaku ini cukup memprihatinkan, bila kita hitung dengan kemampuan gaji dan SPPD setingkat kepala bidang, mana mungkin dapat membiayai plesir mereka. Pengawasan internal perlu ditingkatkan, karena kuat dugaan penyimpangan jabatan telah dilakukan,” tegas Tumbelaka. (risat)
Manado – Pejabat Sulut padati Jakarta setiap akhir pekan di hari Jumat hingga Minggu. puluhan pejabat dilingkungan Pemprov maupun Pekot atau Pemkab Se- Sulut dikabarkan selalu mengunjungi Jakarta. Demikian informasi yang berhasil dihimpun wartawan beritamanado dari sumber terpercaya beritamanado di Bandara Sam Ratulangi.
“Ya Pak, biasanya para pejabat tersebut setiap akhir pekan selalu terbang ke Jakarta,” ujar sumber kepada beritamanado. saat ditanya bagaimana mereka mengenal pejabat tersebut?, ” Masa kenal, kan saya sering melihat media masa, rata-rata kepala dinas lah Pak, tapi saya tidak bisa memberitahukan namanya,” ujar Sumber.
Disisi lain, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka mengatakan perilaku plesir para pejabat ke Jakarta cukup memprihatinkan, mengingat kebiasaan ini tidak lagi menjadi kebiasaan elit saja, tapi telah menular ke para PNS setingkat kepala bidang. “Perilaku ini cukup memprihatinkan, bila kita hitung dengan kemampuan gaji dan SPPD setingkat kepala bidang, mana mungkin dapat membiayai plesir mereka. Pengawasan internal perlu ditingkatkan, karena kuat dugaan penyimpangan jabatan telah dilakukan,” tegas Tumbelaka. (risat)