Wacana koalisi permanen antarpartai pendukung pemerintah mendapat respons tegas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menegaskan, bagi PDIP, koalisi sejati bukan sekadar kesepakatan elite politik, melainkan kemitraan permanen bersama rakyat.
BeritaManado.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi wacana pembentukan koalisi permanen yang digagas sejumlah partai politik pendukung pemerintah.
Ia menegaskan bahwa konsep koalisi permanen versi PDIP berakar pada kedekatan dan keberpihakan kepada rakyat.
“Bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu dengan rakyat. Sistem politik kita pascajatuhnya Soeharto telah mengembalikan makna bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” ujar Hasto usai mengikuti ajang Soekarno Run 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (15/2/2026).
Hasto mengakui dinamika politik nasional membuka ruang luas bagi kerja sama antarpartai.
Meski menghormati langkah politik partai lain, ia memberi catatan kritis terhadap penggunaan hasil survei sebagai dasar legitimasi pembentukan koalisi.
Menurutnya, survei seharusnya menjadi alat membaca persepsi publik, bukan dijadikan alat pembenaran kekuasaan yang memicu bandwagon effect atau efek ikut pemenang.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara data kuantitatif dan realitas sosial di lapangan.
“Misalnya dalam mengukur kemiskinan, jangan hanya melihat angka statistik, tetapi lihat kondisi faktualnya, termasuk akses pendidikan dan standar hidup layak. Itu aspek kualitatif yang harus diperhatikan,” tuturnya.
Hasto juga menegaskan bahwa kerja nyata di tengah masyarakat menjadi prioritas utama partai.
“Bagi PDI Perjuangan, hal terpenting adalah bekerja turun ke bawah dan memperkuat rakyat,” imbuhnya.
Menanggapi munculnya nama Ganjar Pranowo dalam survei elektabilitas terbaru Indikator Politik Indonesia, Hasto mengingatkan agar seluruh pihak kembali pada esensi demokrasi substansial, bukan semata persoalan elektoral.
Ia menyinggung tragedi kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai refleksi bagi partai politik untuk lebih peka terhadap persoalan mendasar masyarakat.
“Fokus sekarang adalah bekerja untuk rakyat karena Pemilu masih jauh. Peristiwa di NTT, di mana ada anak sekolah mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli alat tulis, menjadi pukulan kemanusiaan bagi kita semua. Demokrasi tidak boleh hanya sebatas elektoral, tetapi harus menghadirkan kesejahteraan rakyat,” tegas Hasto.
Ia menutup dengan menekankan bahwa partai politik perlu lebih aktif hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan nyata, bukan sekadar terjebak dalam perbincangan kontestasi pemilu.
(rds)
Berita Terbaru
