Rahman menegaskan, di Pilkada 2024 harusnya partisipasi lebih besar ketimbang 2020.
Itu karena warga sudah bebas, KPU tidak dihadapkan dengan protokol kesehatan, bahkan diberikan anggaran besar.
“Ini bukan sentimen kepada KPU. Tapi anggaran yang habis wajib sebanding dengan hasil. Harusnya sosialisasi menyasar hingga akar rumput. Petani, nelayan dan warga pesisir mendapat informasi kepemiluan,” terangnya.
Rahman menambahkan, rendahnya partisipasi di Pilkada Minut, menjadi ruang bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa penggunaan anggaran puluhan miliar tersebut.
Terpisah, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Minut, Risky Pogaga, mengatakan tolok ukur menilai kegagalan KPU tidak seperti itu.
Menurut Risky, ada banyak parameter yang harus dilihat, apalagi menyangkut partisipasi masyarakat.
“Mesti ada riset atau penelitian. Dan tanggung jawab mengenai partisipasi masyarakat juga jadi atensi semua pihak dalam hal ini penyelenggara maupun pemilih,” jelasnya.
Dijelaskan, soal partisipasi yang menurun, tidak melulu menjadi kesalahan KPU.
Bisa saja, ujar Risky, ada faktor lain dari pemilih itu sendiri.
Misalnya sudah pindah tempat, tidak mendapatkan cuti kerja, atau calon kepala daerah yang akan dipilih tidak sesuai dengan keinginan pemilih.
Ia menegaskan, KPU Minut sudah menjalankan semua tahapan dengan maksimal.
Bahkan, sosialisasi sudah digencarkan hingga ke pedesaan.
Risky juga mengklaim banyak pihak menyebut semua tahapan pilkada di Minut sudah berjalan baik.
“Kalaupun masih ada yang menyatakan belum maksimal, itu tergantung cara pandangnya,” tandasnya.
(Alfrits Semen)
