Pimpinan Panwaslu Minahasa Selatan
Amurang – Ambisi mendapatkan jatah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Selatan, bagi para calon legislatif menggunakan cara, dengan jual beli suara marak terdengar. Bahkan, beberapa caleg, tak menampik kalau mereka ditawarkan oleh oknum caleg lainya untuk membeli suara rakyat yang telah memilihnya.
Dikabarkan, caleg di daerah pemilihan II, (Kecamatan Ranoyapo, Motoling raya dan Kumelembuai) ditawarkan salah satu caleg dari partai berbeda, ingin membelih suaranya. Tapi caleg ini menolak untuk menjualnya. Begitu pulah, dikabarkan di daerah pemilihan IV, meliputi Amurang raya, semakin panas terdengan caleg mencari caleg lainya yang ingin menjual suaranya.
Sementara itu, salah satu pimpinan Parpol di Minsel tak menampik issue aksi jual beli suara menyeruak. Menurutnya, jika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin jatah kursi parpol akan tersingkir.
“Panwaslu kabupaten Minsel, bahkan sampai Panwas kecamatan dan Panitia Pengawas lapangan (PPL) di desa/kelurahan jangan tinggal diam. Harus jeli terhadap pelanggaran pemilu seperti ini. Sebab sangat merugikan caleg lainya,” ujar sumber, yang meminta namanya jangan ditulis.
lanjut sumber, yang perlu diwaspadai adalah peran broker, yang mengintai suara caleg untuk diperjual belikan. Jadi perlu juga ada pengawasan terhadap broker yang sengaja mengeruk keuntungan mencari-cari caleg yang ingin menjual suara mereka.
Pimpinan Panwaslu Minsel, Eva Keintjem saat dikonfirmasi belum lama ini mengatakan kinerja Panwascam dan PPL kami sudah maksimal. Segala bentul pelanggaran pemilu kami akan memprosesnya, saat laporan pelanggaran pemilu masuk.
“Belum ada laporan soal ini, namum jika kedapatan tentunya ada sanksi hukumnya sesua Undang-undang nomor 8 tahun 2012, dengan dengan sengaja suara pemilu menjadi tidak benar maka ancaman hukumanya cukup berat. Jadi KPPS jangan coba main-main jika kedapatan hasil pemilu tidak sesuai plano C1,” tukas keintjem. (Sanly Lendongan).
TERKAIT BERITA JUAL BELI SUARA DIMINSEL ITU BUKAN RAHASIA LAGI KRN ADANYA AMBISI PARTAI INGIN MENGUSAI PARLEMEN, ITU SAH2 SAJA NAMUN BAGI PARPOL DAN CALEG SEPERTI ITU DISAMPING MELANGGAR PKPU TAPI JUGA PERTANDA BODOH KRN SETIAP CALEG DAN PARTAI BILA MAU BERTEMPUR DALAM POLITIK TENTUNYA SUDAH ADA STRATEGI JITU YG TAHAPAN DAN HASIL CAPAINYA SELALU TERUKUR DAN DIEVALUASI, CUMA KRN NALURI BERPOLITIK HANYA DIDASARKAN PD POLITIK INFLUENS MAKA KETIKA HASILNYA TDK SESUAI DGN PKPU NO 29 THN 2013 MAKA TERJADILAH JUAL BELI SUARA. TENTANG HAL ITU KPU SBGI INSTITUSI YG PUNYA KEWENANGAN KETIKA TAHU ADA PRAKTEK SEPERTI INI HARUS BERTINDAK DAN MENYAMPAIKAN PADA MASYARAKAT. LEBIH CELAKA PANWASLU, PANITIA PENGAWASAN LAPANGAN DESA/KELURAHAN JUJUR SAJA DISAMPING TDK MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA INTELJEN JUGA KRN PLEACEMENT MEREKA TDK DIREKRUIT MENURUT PERAN, APALAGI PENUNJUKAN MEREKA DISAMPING TERKESAN MENDADAK DAN ASAL TUNJUK NAMUN JUGA PASTI ADA MUATAN2 TERTENTU.KRN ITU DIBUTUHKAN WAKTU PENGGODOKAN YG LAMA MELALUI PELATIHAN PALING TIDAK SATU BULAN. MELIHAT KONDISI PELAKSANAAN PILCALEG SAAT INI PASTI ADA PELANGGARAN NAMUN PANWASLU DITUNTUT HRS TERBUKA DAN BERANI UMUMKAN DALAM MEDIA TANPA MENUNDA2 WAKTU AGAR KPU DPT SECARA DINI MENGUMUMKAN PARTAI DAN CALEG YG BENAR2 MELAKUKAN KECURANGAN, SEBAB KPU PUNYA SENJATA PAMUNGKAS MELALUI TINDAKAN ADMINISTRASI BAGI CALEG DAN PARTAI DEMIKIAN MENINDAK MELALUI TINDAKAN PIDAANA.KALAU DIMINSEL INI TERJADI MAKA KPU DAN PANWASLU ATAS NAMA KEADILAN AKAN DIBERI PIAGAM OLEH RAKYAT MINSEL DISISI LAIN JUGA KAMI MEMINTA PADA KPU DAN PAWWASLU KALAU DITEMUKAN ADA CALEG YG TIDAK MANEY POLITIK SKALIPUN TIDAK TERPILIH SEBAIKNYA BERIKAN PENGHARGAAN KRN TELAH MELAKSANAKAN AMANAH KPU DAN PANWASLU BEGITU JUGA YG TERPILIH SEBAIKNYA DIBERIKAN PENGHARGAAN SEBAB CALEG2 SEPERTI INI BAKAL MENJADI SOSOK LEGISLATOR ANTI KORUPSI.