Manado – Gubernur Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang, Kamis (13/9), menerima tim Panitia Kerja (Panja) RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) DPR RI. Kedatangan Tim Panja yang dipimpin langsung Abdul Malik Haramain M.Si ini semata-mata untuk mengkaji dinamika ormas yang berkembang di Sulut, melakukan uji publik terhadap RUU Ormas dan mengkaji pola penerapan hukum terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran.
Menariknya, berdasarkan data dari pihak Badan Kesbangpol Sulut selaku instansi yang menangani Ormas dan pihak kepolisian daerah, untuk Sulut sendiri belum pernah ada pemberian sanksi hukum kepada suatu Ormas.
“Sanksi pidana untuk organisasinya belum pernah ada, kalau personafikasinya yang diberi sanksi memang sudah ada,’’ ujar Kapolda Sulut Decky Atotoy yang bersama-sama dengan Gubernur dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Gubernur Sarundajang dalam penjelasan masukan terhadap RUU Ormas dengan tegas mengatakan bahwa hal utama yang harus dikaji kembali dalam draft RUU tersebut yakni penjelasana pada Pasal 8 terkait jumlah personil yang mendirikan suatu Ormas. Dalam pasal 8 tersebut dikatakan bahwa Ormas sekurang-kurangnya didirikan oleh 3 warga negara Indonesia. Jadi kalau dalam suatu keluarga berjumlah lebih dari 3 bersaudara dengan mudahnya dapat mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan.
“Bisa dibayangkan jumlah Ormas yang akan bertambah setiap tahun karena kemudahan ini,’’ ujar Sarundajang sembari memberikan penekanan soal asas Pancasila yang wajib menjadi asas setiap Ormas di Indonensia.
Hal lain yang menjadi bahan masukan Gubernur Sarundajang untuk perampungan RUU Ormas yakni menyangkut larangan dan sanksi bagi sebuah Ormas yang praktek organisasinya membahayakan kepentingan nasional. Dengan tegas Sarundajang mengatakan bahwa untuk Ormas-ormas yang melakukan pelanggaran harus dikenakan sanksi bertahap mulai dari sanksi administratif sampai pembubaran Ormas.
Selain itu, sanksi bagi Ormas asing yang mengganggu kepentingan nasional juga perlu diatur. Sebaiknya negara tegas dalam menyikapi Ormas asing yang membahayakan kepentingan nasional dengan cara mencabut izin dan melarang beroperasi di Indonesia, tegas putra terbaik Sulut ini.
Tim Panja sendiri yang terdiri dari Dr. Deding Ishak, Drs. Umar Arsal, Paula Sinjal SH, Muslim SH, Drs. Eddy Sadeli SH, Dewi Asmara MH, Dra. Eddy Mihati M.Si, Indra SH, Achmad Rubaie MH, Dr. Sumarjati Arjoso, dan beberapa pendamping yang berasal dari unsur eksekutif, mengaku puas dengan pertemuan tersebut. Tujuan utama yang mendasari kedatangan tim ke Sulut sudah terjawab semuanya.
“RUU ini merupakan inisiatif hak usul DPR RI atas perubahan undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Panja dalam memutuskan perubahan atas undang-undang tersebut perlu adanya masukan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, LSM, dan para pakar dari perguruan tinggi. Selain itu, perlunya undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran hukum atas organisasi yang meresahkan masyarakat,” jelas Ketua Tim Panja Abdul Haramain. (Jrp)
