Penulis: Jhonli Kaletuang
Polemik tata kelola organisasi sepak bola di Sulawesi Utara memasuki babak baru.
PSSI Provinsi Sulawesi Utara resmi menonaktifkan pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP).
Keputusan ini diambil setelah kedua komite tersebut diduga terlibat dalam pertemuan yang membahas sekaligus menetapkan jadwal Kongres Pemilihan tanpa koordinasi dengan PSSI Sulawesi Utara maupun PSSI Pusat.
Langkah penonaktifan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa seluruh perangkat organisasi harus bekerja dalam koridor kewenangan yang telah ditetapkan dalam Statuta dan Peraturan Organisasi PSSI.
Juru Bicara PSSI Sulawesi Utara, Devy Armando Karamoy, mengatakan keputusan tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan penataan organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Menurut Devy, setiap komite memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sehingga tidak dibenarkan mengambil keputusan di luar mandat organisasi.
“Semua harus tunduk pada Statuta dan Peraturan Organisasi PSSI. Setiap komite memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Tidak boleh ada pelaksanaan tugas yang melampaui batas kewenangan,” tegas Devy.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat PSSI Sulawesi Utara Nomor 096/PSSI-SULUT/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 tentang Pemberitahuan Penonaktifan Anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan.
Surat yang ditandatangani Plt Ketua PSSI Sulawesi Utara, Arya Mahendra Sinulingga, itu merupakan tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal PSSI Nomor 6786/PGD/701/XI-2026 tertanggal 11 November 2026.
Dalam evaluasi dokumen dan berita acara yang diserahkan pada 6 November 2026, ditemukan keterlibatan anggota kedua komite dalam pertemuan yang membahas dan menetapkan jadwal Kongres Pemilihan tanpa koordinasi dengan jajaran PSSI Sulut maupun PSSI Pusat.
Tindakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Statuta PSSI Edisi 2025.Dalam aturan tersebut, PSSI Provinsi memiliki kewenangan sebagai penyelenggara kongres.
Sementara itu, Komite Pemilihan bertugas mengatur dan mengawasi proses pemilihan berdasarkan Kode Pemilihan PSSI.Devy menegaskan, keputusan penonaktifan tersebut tidak berarti anggota KP dan KBP diberhentikan secara permanen.
“Ini bukan pemberhentian permanen, melainkan langkah evaluasi dan penataan organisasi. Penetapan kembali anggota kedua komite akan dilakukan melalui mekanisme organisasi yang sah dan sesuai ketentuan Statuta PSSI,” jelasnya.
Penataan ulang KP dan KBP, termasuk penetapan kembali anggotanya, selanjutnya akan dibahas melalui mekanisme Kongres Biasa PSSI Provinsi Sulawesi Utara yang dijadwalkan berlangsung pada 30 November 2026.
Devy berharap seluruh tahapan organisasi ke depan berjalan sesuai regulasi, transparan, dan menghormati pembagian kewenangan.
Bagi PSSI Sulut, kepatuhan terhadap Statuta bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menjadi fondasi penting dalam menjaga legitimasi dan ketertiban organisasi sepak bola di daerah.
