Manado – Kepala Ombudsman Sulut Helda Tirajoh mengatakan dari 15 SKPD di lingkungan Pemprov Sulut sebagian besar masuk zona merah dalam pelayanan publik. Hal itu disampaikannya usai melakukan supervisi terhadap SKPD-SKPD tersebut.
“Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 itukan ada beberapa hal seperti Pasal 25 misalnya dalam tugas SKPD itu harus ada visi misi, nah itu dibeberapa SKPD belum ada,” ujarnya saat menjelaskan alasan mengapa SKPD tersebut dapat penilaian terburuk dalam pelayanan publik.
“Misalkan juga mengenai biaya, itukan harus ditempelkan biar masyarakat tahu, kemudian dasar hukum apa yang dipakai dari produk yang mereka keluarkan, itukan harus ada semuanya, mengenai biayanya berapa, waktu penyelesaian, itu semua harus ada tertulis didalam SKPD tersebut, tegas Tirajoh usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulut Dr S H Sarundajang di kantor gubernur. (rizath polii)
