Manado – Mulai 1 Januari 2017, tenaga pengajar yakni guru SMA, SMK dan sekolah sederajat telah menjadi tanggung-jawab pemerintah provinsi.
Anggota DPRD Sulut Ketua Komisi 4, James Karinda mengatakan para guru tidak perlu kuatir untuk anggaran karena sudah tertata di APBD 2017.
“Jangan takut hak dari guru, tenaga honor bahkan penjaga sekolah atau tenaga harian lepas (THL) sudah tertata di APBD dan terdata menjadi pegawai pemerintah provinsi. Pemerintah sangat bertanggungjawab atas pengalihan wewenang ini,” ujar James Karinda kepada BeritaManado.com disela rapat paripurna di DPRD Sulut, Kamis (12/1/2017) sore.
Pernyataan James Karinda tersebut dipertegas Gubernur Olly Dondokambey saat sambutan di rapat paripurna. Menurut Olly Dondokambey, pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp700 Milliar sebagai konsekwensi pengalihan wewenang tersebut.
“Meskipun tidak seimbang dengan DAU hanya sekitar 325 Milliar, namun sudah ditata sekitar 700 Milliar mengambil alih wewenang sesuai aturan baru dari pemerintah pusat,” jelas Olly Dondokambey. (JerryPalohoon)
Manado – Mulai 1 Januari 2017, tenaga pengajar yakni guru SMA, SMK dan sekolah sederajat telah menjadi tanggung-jawab pemerintah provinsi.
Anggota DPRD Sulut Ketua Komisi 4, James Karinda mengatakan para guru tidak perlu kuatir untuk anggaran karena sudah tertata di APBD 2017.
“Jangan takut hak dari guru, tenaga honor bahkan penjaga sekolah atau tenaga harian lepas (THL) sudah tertata di APBD dan terdata menjadi pegawai pemerintah provinsi. Pemerintah sangat bertanggungjawab atas pengalihan wewenang ini,” ujar James Karinda kepada BeritaManado.com disela rapat paripurna di DPRD Sulut, Kamis (12/1/2017) sore.
Pernyataan James Karinda tersebut dipertegas Gubernur Olly Dondokambey saat sambutan di rapat paripurna. Menurut Olly Dondokambey, pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp700 Milliar sebagai konsekwensi pengalihan wewenang tersebut.
“Meskipun tidak seimbang dengan DAU hanya sekitar 325 Milliar, namun sudah ditata sekitar 700 Milliar mengambil alih wewenang sesuai aturan baru dari pemerintah pusat,” jelas Olly Dondokambey. (JerryPalohoon)