Manado, BeritaManado.com — Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi pukulan telak bagi sejumlah sektor.
Salah satunya sektor kehutanan di Sulut menghadapi musim kemarau ini.
Sebab, anggaran penanganan kebakaran hutan yang tertera dalam Dinas Kehutanan Sulut harus di recofusing guna penanganan kesehatan dan ekononi.
Berdasar itu, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban dalam rapat Banggar DPRD Sulut bersama TAPD Sulut mengusulkan dianggarkannya penanganan kebakaran hutan dalam biaya tak terduga di Dinas Kehutanan Sulut.
“Apa yang dilakukan merupakan instruksi Mendagri nomor 5 tahun 2020 dan sesuai dengan penjelasan Gubernur dan Sekprov Sulut selaku Ketua TAPD terkait penanganan kesehatan dan ekonomi. Namun usul konkrit saya terkait karhutlah, di Diknas Kehutanan ada mata anggaran penanganan kebakaran hutan. Meski recofusing itu sudah hilang. Terkait instruksi ini disebutkan minimal kegiatan itu kalau tidak dikembalikan harus diakomodir di biaya tak tertuga,” ungkap Nick Adicipta Lomban.
Lebih lanjut dikatakan personel komisi II DPRD Sulut ini, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sulut masih tinggi.
“Salah satunya di sektor kehutanan dengan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2019 ini. Kejadian kekeringan telah mempengaruhi peningkatan jumlah titik api dan insiden karhutla di sejumlah wilayah di Sulut. Seharusnya itu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah,” tutup Lomban.
(AnggawiryaMega)