Sebagai respons, Nasaruddin untuk ketiga kalinya menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan bahwa zakat tetaplah kewajiban yang termasuk dalam rukun Islam.
“Maksud pernyataan saya adalah ajakan untuk reorientasi pengelolaan dana umat dari sekadar zakat sebagai kewajiban menuju optimalisasi beragam instrumen,” tandasnya.
Tiga kontroversi dalam waktu kurang dari setahun menjadikan Nasaruddin Umar sebagai salah satu menteri yang paling sering menjadi perbincangan publik.
Pernyataan kontroversial Nasaruddin Umar, khususnya soal zakat, menunjukkan betapa sensitifnya isu keagamaan di ruang publik Indonesia—dan betapa mahalnya harga sebuah pernyataan yang tidak terukur dari seorang pejabat negara.
Di tengah berbagai polemik ini, Kementerian Agama di daerah tetap bergerak. Kemenag Sulut, misalnya, aktif menyerukan penguatan moderasi beragama sebagai respons atas berbagai gesekan sosial yang terjadi di masyarakat.
(Jenly Wenur)
