Oleh: Andre Vincent Wenas
Jakarta, BeritaManado.com — Jakarta baru saja melewati tahun 2019 dengan begitu banyak kenangan, namun apa yang terjadi di depan mata, ibukota negara tersebut justeru mengawalinya dengan banjir besar yang terjadi tepat pada tanggal 1 Januari 2020.
Tahun 2019, utamanya pertengahan tahun sejak ada yang kritis di parlemen Jakarta, hiruk-pikuk di ruang-ruang sidang maupun di luar ruang sidang seperti tidak putus-putus.
Sampai akhirnya kasus peneguran William Aditya Sarana sang whistle-blower oleh Badan Kehormatan parlemen Jakarta.
Diketahui bersama, William dan rekan-rekannya dari Fraksi PSI terus mempermasalahkan anggaran-anggaran janggal seperti Lem Aibon, Bolpen, Komputer, Formula-e damn lain sebagainya.
Sampai yang terakhir soal pengembalian sisa anggaran reses yang mengundang kontroversi sesama wakil-rakyat di DPRD maupun DPR-RI.
Rupanya banyak yang tersinggung dan gerah dengan ulah kritis anak-anak muda ini. Dinamikanya bisa diikuti di berbagai media main-stream maupun media sosial lewat gadget masing-masing.
Ketika tuduhan dari lawan politik PSI dan respon dari pihak PSI pun ada jejak digitalnya dan tidak perlu diulang lagi disini dan satu hal saja yang ingin disoroti dalam tulisan ini, yaitu soal anggaran.
Iya soal duit, fulus, money, uang, Rp. Karena dari alokasi dan praksis pengelolaan anggaran akan sangat mudah sekali kita melihat kemana arah kebe(Rp)ihakan suatu rejim penguasa!
Menjadi birokrasi pelayan masyarakat, atau jadi kleptokrasi pencoleng pajak rakyat.
Ini jadi sangat menggelitik perasaan, mengapa kalau yang dikritisi soal anggaran banyak sekali ‘tokoh-tokoh’ tertentu yang sangat baperan? Jadi over-sensitive. Apakah soal anggaran-publik ini bagi mereka adalah sesuatu yang pamali (pantang) untuk dibicarakan secara terbuka? Alergikah mereka?
Kenyataannya jadi heboh begitu pembahasan anggaran di DPRD DKI Jakarta dikritisi. Begitu diminta supaya transparan, terbuka sejak dari perencanaan, diunggah di website resmi pemda supaya bisa dibaca khalayak ramai, ada pihak yang enggan atau malah menolak. Anehnya resistensi datang dari eksekutif maupun legislatif.
Dengan argumentasinya yang kurang bisa dicerna akal sehat mereka seolah berkolusi saling menutupi. Ada kongkalikong apa ini?
Kebaperan (atau over-sensitivity) soal transparansi anggaran-publik ini ternyata bukan cuma symptom yang ada di Jakarta saja. Simtoma ini de facto ada di hampir seluruh pemda seantero Nusantara.
Simtoma adalah gejala. Simptom atau simtom (dalam penyakit) ialah pengindikasian keberadaan sesuatu penyakit atau gangguan kesehatan yang tidak diinginkan, berbentuk tanda-tanda atau ciri-ciri penyakit dan dapat dirasakan, seperti misalnya perasaan mual atau pusing.
Dengan metafora ini, begitu yang disinggung soal anggaran, langsung para oknum pejabat di eksekutif maupun legislatif mual dan pusing, dengan efek marah-marah.
