Padahal jelas ada gangguan penyakit dalam, di dalam pengelolaan anggaran maksudnya.
Gangguan penyakit dalam ini perlu disorot sinar rontgen atau di MRI scan. Pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging atau pencitraan resonansi magnetik ini memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh.
Itulah pentingnya transparansi, supaya segala penyakit dalam yang diderita Administrasi Pemerintahan bisa dideteksi sejak awal, dan dengan begitu dicegah atau diobati penyakitnya.
Tahun lalu ada yang mengritisi anggaran, tapi akhirnya ditegur Badan Kehormatan.
Awal tahun ini banjir besar melanda ibu kota, genangan air yang katanya sedang mengantri masuk selokan lalu ke sungai tak tertib juga antriannya.
Kementerian PUPR angkat suara, bilang bahwa program normalisasi sungai telah berhenti sejak 2 tahun lalu.
Dan ada berita lama soal pemotongan anggaran penanggulangan banjir sebesar 500 milyar rupiah yangvdipotong oleh pemda. Kok nyambung ya.
Anggaran penanggulangan banjir yang dipotong sebesar 500 M itu adalah anggaran tahun 2019.
Jadi ini adalah akibat pada tahun 2018 lalu tidak ada yang protes (mengritisi) soal pemotongan ini. Nalar sehat tentu bertanya, kenapa fraksi/partai yang duduk dewan pada tahun 2018 lalu mingkem soal ini?
Dan sekarang setelah kejadian banjir yang sampai mengorbankan begitu banyak pihak, semua pada bungkam! Lalu jurus kambing hitam pun keluar.
Dan yang paling populer adalah jurus Salawi (semua salah Jokowi)! Katanya kalau jadi presiden lebih mudah mengatasi banjir. Ini khan vangkeee! Begitu kata anak muda jaman sekarang.
Sementara dalam pembahasan APBD 2020 , ada soal balapan mobil listrik yang bakal menelan ongkos hampir 1 trilyun! Dan tidak ada yang protes, kecuali fraksi PSI.
“Hanya PSI yang Menolak Anggaran Penyelenggaraan Formula E” begitu judul berita di laman Tirto.id pada awal Desember 2019 lalu.
Hanya PSI yang menolak ada anggaran untuk Formula E. Partai lain cuma memberi catatan dan tidak menyinggungnya sama sekali.
PSI adalah satu-satunya fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak keras alokasi anggaran penyelenggaraan Formula E.
Dalam pidato pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2020, di Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019), kader PSI Anthony Winza Probowo mengatakan menganggarkan uang untuk Formula E adalah bukti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak tahu skala prioritas.
Sekarang kita bisa semakin paham, mengapa manajemen kota (dan di banyak daerah juga) tidak tertata dengan baik, alias amburadul.
Lantaran banyak program yang baik disunat anggarannya, atau berubah bentuk (atau peruntukannya). Alias banyak siluman patgulipat di dalam ruang gelap banggar.
