Bitung – Wakil Walikota Bitung, Maurits Mantiri mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang pengembangan sistim kelistrikan regional, Rabu (25/5/2016).
RDP itu diselengarakan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Maurits menjelaskan, RDP dilakukan terkait permasalahan listrik nasional. Dimana DPD RI mendesak agar PLN dapat memperbaiki meperluas jaringan distribusi interkoneksi untuk mengatasi permasalahan listrik dan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik di semua daerah hingga yang terpencil.
“Selain itu PLN didesak agar mengikutsertakan pemerintah dalam penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik agar pembangunan ketenagalistrikan sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Maurits.
Disamping itu kata dia, dalam RDP, PLN diminta berkoordinasi dengan pemerintah agar program pembangunan klistrikan dapat berjalan dengan baik. Begitu pula dengan pemerintah daerah agar bersama-sama memberi pemahaman kepada masyarakat untuk mendukung proyek ketenagalistrikan.
“Membantu penyelesaian perijinan yang diperlukan dalam proyek pembangkit dan transmisi serta membangun sarana dan infrastruktur pendukung untuk ketenagalistrikan,” katanya.
Wawali berkesimpulan tentang RDP tersebut, Tingkat Rasio Elektrifikas kelistrikan Kota Bitung mencapai 78,1%, sedangkan kendala pembangunan pembangkit listrik terbentur pada proses perizinan, lokasi pembangunan tidak sesuai dengan RTRW dan pembebasan lahan.
“Tentunya kami segera mengkaji dan menindaklanjuti arahan Komite II DPD RI dimana hal ini merupakan desakan agar PLN bekerjasama dengan pemerintah guna memenuhi kebutuhan pasokan listrik bagi seluruh masyarakat,” katanya.(*/abinenobm)