Manado – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulut Evans Steven Liow mengatakan, pihaknya sementara ini telah mempertangngjawabkan hasil dari pencapaian dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Pekanbaru, Riau, dimana sesuai dengan pernyataan dari Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang kepada DPRD Sulut beberapa waktu lalu.
Dimana pada PON Riau hanya mampu mendulang 6 medali emas, 6 perak dan 7 perunggu. Sangat jauh perbedaannya ketika PON Kaltim 4 tahun lalu yang tampil perkasa meraih 15 medali emas dan puas di peringkat 11.
Hal itu menurut Liow dikarenakan banyak Atlet PON Sulut yang mampu meraih emas telah memprkuat Provinsi lain. Diduga Atlet tersebut menerima biaya yang lebih besar dari Provinsi lainnya. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil.
“Kita tidak terbiasa membayar Atlet luar, selain anggarannya besar, kita lebih mementingkan Atlet lokal, asli dari daerah Sulawesi Utara sendiri,” ujar Liow.
Selain itu, menurut mantan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado ini menjelaskan, saat ini biaya operasional serta fasilitas para Atlet memang terbilang cukup mahal.
“Peralatan serta pakain para Atlet tidak murah, belum lagi fasilitas latihan yang dilakukan di luar negeri seperti China, Prancis, Australia ditambah biaya transportasi yang lebih jauh dari PON sebelumnya dengan fasilitas pesawat Garuda,” ujarnya.
Selain itu biaya uang saku dari para Atlet memang agak terlambat dikarenakan pihaknya harus menunggu pengesahan dari DPRD.
Hal ini menjawab isu dugaan penyelewengan dana APBD kontingen Sulawesi Utara yang sempat merebak di tengah pencapaian prestasi olahraga yang minim daerah “Nyiur Melambai” dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Pekanbaru, Riau.
Dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Sulut diminta mempertanggungjawabkan anggaran miliaran rupiah, termasuk didalamnya pengadaan peralatan olahraga dan uang saku para Atlet juga dugaan pengadaan peralatan olahraga fiktif dan pakaian seragam kontingen. (Jrp)
Manado – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulut Evans Steven Liow mengatakan, pihaknya sementara ini telah mempertangngjawabkan hasil dari pencapaian dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Pekanbaru, Riau, dimana sesuai dengan pernyataan dari Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang kepada DPRD Sulut beberapa waktu lalu.
Dimana pada PON Riau hanya mampu mendulang 6 medali emas, 6 perak dan 7 perunggu. Sangat jauh perbedaannya ketika PON Kaltim 4 tahun lalu yang tampil perkasa meraih 15 medali emas dan puas di peringkat 11.
Hal itu menurut Liow dikarenakan banyak Atlet PON Sulut yang mampu meraih emas telah memprkuat Provinsi lain. Diduga Atlet tersebut menerima biaya yang lebih besar dari Provinsi lainnya. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil.
“Kita tidak terbiasa membayar Atlet luar, selain anggarannya besar, kita lebih mementingkan Atlet lokal, asli dari daerah Sulawesi Utara sendiri,” ujar Liow.
Selain itu, menurut mantan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado ini menjelaskan, saat ini biaya operasional serta fasilitas para Atlet memang terbilang cukup mahal.
“Peralatan serta pakain para Atlet tidak murah, belum lagi fasilitas latihan yang dilakukan di luar negeri seperti China, Prancis, Australia ditambah biaya transportasi yang lebih jauh dari PON sebelumnya dengan fasilitas pesawat Garuda,” ujarnya.
Selain itu biaya uang saku dari para Atlet memang agak terlambat dikarenakan pihaknya harus menunggu pengesahan dari DPRD.
Hal ini menjawab isu dugaan penyelewengan dana APBD kontingen Sulawesi Utara yang sempat merebak di tengah pencapaian prestasi olahraga yang minim daerah “Nyiur Melambai” dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Pekanbaru, Riau.
Dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Sulut diminta mempertanggungjawabkan anggaran miliaran rupiah, termasuk didalamnya pengadaan peralatan olahraga dan uang saku para Atlet juga dugaan pengadaan peralatan olahraga fiktif dan pakaian seragam kontingen. (Jrp)