Manado, BeritaManado.com — Sejalan dengan topik North Sulawesi Investment Forum, Deputi Bank Indonesia Dody Budi Waluyo pun menyoroti isu mengenai Sustainable Finance.
Hal itu disampaikannya saat membawakan sambutan dalam pelaksanaan kegiatan Capacity Building G20 disinergikan bersama penyelenggaraan North Sulawesi Investment Forum (NSIF) dan Road to Pleno ISEI 2022, pada Senin (15/8/2022) di ballroom GKIC Manado, Sulawesi Utara (Sulut).
Sustainable Finance merupakan isu yang pembahasannya terus menghangat dari waktu ke waktu, tidak hanya karena targetnya yang oleh sebagian negara anggota G20 dianggap cukup ambisius, tetapi juga urgensi untuk melaksanakan komitmen dalam pengendalian kerusakan iklim karena adanya kemungkinan dampak yang lebih parah kepada kehidupan sosial dan perekonomian bila tidak segera ditangani lebih lanjut.
“Bagi banyak negara, terutama yang bergantung pada energi berbasis fosil seperti halnya Indonesia, kita memahami betul bahwa tindakan mitigasi perubahan iklim bukanlah langkah yang mudah, karena ketergantungan kita yang tinggi kepada sumber energi dan ekspor komoditas mineral,” kata Dody.
Meski demikian, ke depan tuntutan global atas penerapan standar ekonomi hijau dan keuangan berlanjutan akan semakin tinggi dan bagi negara yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut akan terekspos beberapa tantangan baru.
Sebagai contoh tambahan pajak karbon untuk produk ekspor dan pengenaan biaya modal yang lebih mahal bagi entitas industri yang tinggi karbon.
Di sisi lain, perubahan iklim juga membawa risiko tersendiri secara makro bagi perekonomian.
Kenaikan emisi karbon telah mendorong kenaikan suhu bumi sehingga menyebabkan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu stabilitas moneter dan sistem keuangan.
Posisi geografis Indonesia dengan kepulauan yang terletak di “ring of fire”, mengakibatkan Indonesia terekspos risiko perubahan iklim yang lebih tinggi jika dibandingkan banyak negara lain.
Saat ini, biaya akibat cuaca ekstrim di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun.
Biaya ini diprediksi akan terus tumbuh secara eksponensial akibat semakin ekstrimnya cuaca dimasa depan.
“Apabila kita tidak melakukan tambahan aksi mitigasi, biaya akibat cuaca ekstrim pada 2050 diprediksi dapat mencapai 40 persen dari PDB,” ucap Dody.
Guna mengantisipasi berbagai tantangan dan pemasalahan tersebut, para pemangku kepentingan perlu mengidentifikasi lebih lanjut potensi investasi hijau untuk sektor-sektor ekonomi yang potensial di daerah, serta sektor eksisting lainnya untuk bertransisi menuju ekonomi hijau.
Dalam hal ini otoritas dan pelaku pasar keuangan telah mengembangkan berbagai pendekatan dan alat untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menyelaraskan investasi berkelanjutan yang berorientasi pada proyek-proyek hijau untuk dipedomani, baik itu dalam bentuk taksonomi keuangan hijau, maupun kalkulator jejak karbon nasional.
“Bank Indonesia dalam hal ini telah aktif melakukan inisiatif hijau sejak sepuluh tahun yang lalu,” ucap Dody.
Inisiatif ini dilakukan Bank Indonesia dengan bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri khususnya Kementerian dan Otoritas seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), OJK, hingga beberapa forum keuangan hijau di luar negeri seperti Network for Greening Financial System (NGFS).
Pada inisiatif kebijakan, Bank Indonesia telah menerbitkan kebijakan Green LTV bagi properti dan kendaraan berwawasan lingkungan.
Sementara itu, pada sisi internal BI melakukan inisiatif seperti pengalokasian investasi berkelanjutan dalam bentuk penempatan portofolio cadangan devisa hijau.
