Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menginstruksikan bahwa semua pejabat Pemprov harus menggunakan Pertamax bukan lagi premium bersubsidi. Hal tersebut ditegaskan kembali Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil.
“Sudah diinstruksikan kita di pemerintah Provinsi bahwa semua pejabat intinya menggunakan Pertamax. Jadi ada rasa malu nanti kalau pake yang bersubsidi,” ujar Kansil.
Ia menambahkan “yang paling penting itu adalah ketersediaannya (BBM) itu yang pokok, jadi ketersediaan kuota itu bagi masyarakat, kalaupun harganya rendah tetapi tidak ada kan percuma,” ujarnya.
Sebelumnya Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang telah mengatakan bahwa “sangat memalukan bila para pejabat tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk menggunakan BBM non subsidi,” ujarnya.
Sarundajang meminta pejabat jangan berkelit di balik belum adanya aturan. “Walaupun ini belum wajib hukumnya namun pejabat harusnya malu,” ujarnya lagi. (jrp)
Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menginstruksikan bahwa semua pejabat Pemprov harus menggunakan Pertamax bukan lagi premium bersubsidi. Hal tersebut ditegaskan kembali Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil.
“Sudah diinstruksikan kita di pemerintah Provinsi bahwa semua pejabat intinya menggunakan Pertamax. Jadi ada rasa malu nanti kalau pake yang bersubsidi,” ujar Kansil.
Ia menambahkan “yang paling penting itu adalah ketersediaannya (BBM) itu yang pokok, jadi ketersediaan kuota itu bagi masyarakat, kalaupun harganya rendah tetapi tidak ada kan percuma,” ujarnya.
Sebelumnya Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang telah mengatakan bahwa “sangat memalukan bila para pejabat tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk menggunakan BBM non subsidi,” ujarnya.
Sarundajang meminta pejabat jangan berkelit di balik belum adanya aturan. “Walaupun ini belum wajib hukumnya namun pejabat harusnya malu,” ujarnya lagi. (jrp)