Bitung – Kunjungan Komisi IV DPR RI membawa angin segar untuk sektor industeri perikanan Kota Bitung, Selasa (26/09/2017).
Komisi IV DPR RI yang diketuai Edhy Prabowo hadir di Kota Bitung khusus membahas apa yang menjadi permasalahan industeri perikanan Kota Bitung
“Kami hadir untuk mengurai apa yang menjadi penyebab sehingga industeri perikanan Kota Bitung terancam kolaps,” kata Edhy saat membuka dialog yang digelar di ruangan BPU Kantor Walikota.
Dalam pertemuan itu, Edhy juga mengajak perwakilan Kementerian Kelauran dan Perikanan (KKP) yang diwakili Dirjen Perikanan Tangkap serta pelaku industeri perikanan Kota Bitung.
“Mari kita buka-bukaan untuk mencari solusi agar industeri perikanan Kota Bitung bisa bangkit dan berproduksi kembali,” katanya.
Kader Partai Gerindra ini mengaku bingung karena sejumlah pejabat dari pusat termasuk Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla sudah datang ke Kota Bitung khusus untuk melihat industeri perikanan pasca kebijakan Menteri Susi.
“Harusnya sudah selesai, dan semoga dengan kunjungan kami ini adalah yang terakhir kemudian industeri perikanan Kota Bitung kembali normal seperti sedia kala,” katanya.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Sarif Wijaya mengakui jika tujuh perusahaan pengalengan dan enam perusahaan ikan kayu terkena langsung dampak moratorium perikanan.
“Namun untuk nelayan kecil terus bertumbuh produksinya semenjak moratorium diberlakukan,” katanya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bitung, Max Lomban tak menampik jika kebijakan Menteri Susi berdampak positif kepada para nelayan kecil.
“Tapi masalahnya, di Bitung ada industeri perikanan yang bahan bakunya tak mampu disuplai oleh para nelayan karena kapasitas produksi yang besar,” kata Wali Kota.
Menurutnya, harus ada kebijakan atau perlakuan khusus untuk Kota Bitung karena tak sama dengan daerah lain yang notabene kebutuhan ikannya cukup disuplai nelayan kecil.
“Kami tak menentang kebijakan KKP, malah kami dukung 100% terutama untuk nelayan kecil, tapi masalahnya perekonomian Kota Bitung bergantung pada industeri perikanan sehingga harus ada pengecualian,” katanya.
Dalam pertemuan itu, KKP menyatakan siap untuk duduk bersama membicarakan lagi bagaimana jalan keluar industeri perikanan Kota Bitung dengan Pemkot dan pengusaha perikanan.
“Tanggal 4 Oktober kita akan lakukan pertemuan dengan KKP dan pengusaha perikanan dan kami yakni Pemkot sebagai penengah dalam pertemuan itu,” kata Wali Kota.
Diakhir pertemuan, ketua tim Komisi IV menyimpulkan bahwa pintu dialog kembali dibuka KKP, tinggal bagaimana Wali Kota menseriusi dengan melengkapi ijin-ijin penangkapan agar industeri perikanan kembali berjalan.
“Harapan kami, jangan lagi pemerintah daerah dan pusat saling adu argumen di media padahal persoalan ini bisa diselesaiakan dengan duduk bersama,” katanya.(abinenobm)