Manado – Partnership kembali mengukur kinerja pemerintahan provinsi. Melalui serangkaian analisi data provinsi seperti data RPJMD, APBD perda non APBD, dokumen pemerintahan provinsi dan wawancara mendalam kepada stakeholder tata pemerintahan provinsi kegiatan ini dilakukan guna melihat sejauh mana kualitas sekaligus mengetahui disparitas implementasi good governance di satu daerah dengan daerah lain. Proses dan hasil dari kegiatan tersebut disajikan dalam sebuah indeks bernama IGI (Indonesia Governance Indeks), dan bisa diakses di www.kemitraan.or.id
Menurut Dr Nicolaus Harjanto yang menjadi pembicara dari Partnership dalam Launching hasil Indeks Kinerja Provinsi di Swisbell Hotel-Manado, mengatakan Partnership dalam penelitiannya, baik IGI maupun PGI sama-sama mengukur kinerja di empat arena tersebut dengan menggunakan enam prinsip good governance diantaranya: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Penilaian kinerja di empat arena memiliki nilai/bobot yang proporsional sesuai dengan perannya dalam menentukan peringkat sebuah provinsi.
Hasilnya, indeks kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berada diperingkat 8 dari 33 Provinsi Sulawesi Utara dengan scor 6,16. Dan nilai Indeksnya berada diatas rata-rata indeks nasional. Peringkat pertama Indeks Government Indonesia 2012-2013 diraih Provinsi DIY (6,80) selanjutnya Jatim (6,42) dan DKI (6,33). Sementara Provinsi yang dinilai cenderung buruk kinerjanya ditempati Provinsi Bengkulu (4,77), Papua Barat (4,42) dan Maluku Utara (4,41).
Sementara itu, Anton Miharjo peneliti Partnership di Provinsi Sulawesi Utara mengatakan bahwa bila dibandingkan dengan provinsi lain di region Sulawesi dan kawasan timur Indonesia. Provinsi Sulawesi Utara menduduki peringkat pertama. Menurut Anton, baiknya kinerja pemerintahan provinsi Sulut dikontribusikan kinerja Birokrasi yang berada diperangkat ke-6 dari 33 provinsi. (**/editJerry)
