Bukan Cuma Soal Tunjangan
Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suharto, menyatakan pimpinan MA akan bertemu perwakilan hakim yang merencanakan cuti bersama pada Senin, 7 Oktober.
“Semoga perwakilan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Hukum dan HAM juga bisa berdialog dengan mereka,” ujarnya kepada Suara.com.
Suharto menegaskan, cuti adalah hak pegawai negeri yang bisa diambil kapan saja selama tersedia, asalkan tidak mengganggu jalannya sidang.
Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) mendukung peningkatan kesejahteraan hakim. KY menekankan bahwa hakim, sebagai personifikasi negara dalam kekuasaan kehakiman, berhak atas pemenuhan keuangan dan fasilitas yang mendukung independensinya.
“KY dan MA berkomitmen untuk terus mendorong hal ini,” ujar Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata.
Pada 27 September, KY sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk membahas gaji, tunjangan, pensiun, dan fasilitas lainnya bagi hakim. KY juga akan menginisiasi forum dengan MA, Bappenas, dan Kemenkeu untuk menindaklanjuti tuntutan hakim.
Sementara itu, The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam keterangan resminya menyoroti pentingnya kesejahteraan hakim untuk menjamin independensi dan kualitas peradilan.
Mereka mencatat, sesuai dengan Prinsip Dasar Kemerdekaan Peradilan (Basic Principles on the Independence of the Judiciary), setiap hakim berhak atas jaminan independensi, keamanan, remunerasi yang layak, layanan, pensiun, dan usia pensiun yang sesuai.
Kurangnya kesejahteraan bagi hakim akan mengurangi independensi dan kualitas mereka. Remunerasi yang tidak sesuai dengan tanggung jawab membuat hakim lebih rentan terhadap intervensi dan sulit bagi Mahkamah Agung untuk menarik hakim berkualitas.
“Kesejahteraan ini bukan hanya soal gaji dan tunjangan, tetapi juga soal menjaga integritas dan martabat hakim,” demikian kata ICJR dalam keterangannya.
(Erdysep Dirangga)
