Manado, BeritaManado.com — Sebuah kisah telah bercerita tentang upaya para wakil Tuhan di dunia yang terus memberikan keadilan di tengah berbagai kesulitan hidup.
Dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com ada sebuah kisah di mana Budi—bukan nama sebenarnya—sudah jadi hakim sejak 2020.
Penugasannya di sebuah pengadilan negeri di Sumatera memaksanya meninggalkan keluarga di Jawa Barat.
Sesuai aturan, hakim muda harus ditempatkan di luar Jawa dan Bali pada awal karier.
Hidup jauh dari istri dan bayi mereka bukan keputusan mudah. Salah satu alasan utama adalah fasilitas kesehatan di tempat Budi bertugas belum memadai untuk imunisasi dan kontrol kesehatan rutin anaknya. Budi sendiri juga kesulitan karena asuransi hakim yang ia miliki tidak diterima di banyak fasilitas kesehatan di daerah tersebut.
Budi berusaha pulang setiap tiga bulan sekali, meskipun perjalanannya juga tidak muda. Ia harus menempuh lebih dari 10 jam untuk mencapai bandara di ibu kota provinsi yang berjarak 485 kilometer. Alternatif bandara terdekat masih berjarak sekitar 6 hingga 7 jam. Sering kali, ia harus menginap di hotel agar tidak tertinggal pesawat. Semua ini memakan biaya hingga Rp 5 juta pulang-pergi.
Sebagai hakim golongan IIIA, Budi mendapatkan penghasilan sekitar Rp 12 juta per bulan, termasuk upah pokok dan tunjangan. Namun, menurutnya, ini tak cukup. Penghasilannya harus dibagi untuk kebutuhan dirinya di tempat tugas dan keluarga di Jawa Barat. Apalagi, ia harus menyewa rumah seharga Rp 10 juta per tahun karena rumah dinas hakim penuh.
Tidak tinggal di rumah dinas membuat Budi khawatir soal keamanan, terutama karena beberapa kasus yang ditanganinya sangat sensitif. Di rumah dinas, setidaknya ada jaminan keamanan, sementara di rumah sewa, ia merasa lebih rentan.
Budi terus menjalani keseharian dengan rasa khawatir, berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin sambil merindukan keluarganya yang jauh di sana.
Masalah keuangan semakin menghimpit Budi, karena penghasilan utamanya sebagai hakim menjadi satu-satunya tumpuan keluarga. Meski begitu, ia tetap berusaha menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Budi sering menghadapi upaya intervensi, terutama di daerah tempatnya bertugas yang dipenuhi tambang ilegal.
“Di awal, memang ada intervensi. Tapi saya ambil sikap tegas. Setelah itu, mereka paham posisi saya dan tidak berani lagi,” ujarnya kepada Suara.com.
Kondisi yang dialami Budi bukan hal baru bagi hakim muda, terutama yang ditempatkan di daerah terpencil. Budi mendukung rencana cuti bersama para hakim pada 7-11 Oktober mendatang. Menurutnya, seorang hakim harus mendapat kepastian hidup layak dan aman agar bisa menjaga independensi serta menghadapi tekanan, baik dari tawaran suap maupun ancaman.
Sekretaris Bidang Advokasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Djuyamto, juga menyuarakan hal serupa.
“Kalau baik-baik saja, kami tidak akan mengambil langkah seperti ini,” katanya.
Djuyamto menambahkan, para hakim, terutama di daerah pelosok, menghadapi berbagai tantangan. Akses transportasi dan biaya tinggi untuk pulang ke kampung menjadi salah satu beban.
Selain itu, layanan kesehatan yang minim membuat hakim harus mengeluarkan biaya ekstra untuk berobat ke kota terdekat. Beban kerja yang berat, seperti persidangan dari pagi hingga malam, dan membaca ribuan halaman materi, membuat kesehatan mereka rentan terganggu.
Keluhan ini sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah. Bahkan, pada 2018, hakim mengajukan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim ke Mahkamah Agung. MA mengabulkan beberapa tuntutan, tetapi hingga kini belum ada realisasi atas putusan tersebut.
Terhimpit Inflasi Tapi Upah Tak Mencukupi
