BeritaManado.com — Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, yang membatalkan rencana kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat.
Salah satunya datang dari aktivis Sulut, William Luntungan, yang menilai langkah tersebut sebagai bukti keberpihakan nyata kepada rakyat.
Menurut William, keputusan Gubernur Yulius Selvanus untuk memastikan tidak ada kenaikan PKB dan BBNKB sepanjang tahun 2026 merupakan kebijakan strategis yang sangat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Saya mengapresiasi dan menghormati keputusan tegas Gubernur Sulut. Ini adalah langkah pro-rakyat yang patut diapresiasi. Masyarakat Sulut akhirnya bisa bernapas lega karena tidak dibebani pajak tambahan,” ujar William Luntungan kepada BeritaManado.com, Rabu (7/1/2026).
William menilai, arahan langsung Gubernur kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut agar tetap menggunakan tarif pajak sesuai ketentuan sebelumnya menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap aspirasi publik.
Namun demikian, William juga menyampaikan catatan kritis.
Ia meminta Gubernur Sulut untuk mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Badan Pendapatan Daerah (Kaban Bapenda) yang sebelumnya sempat mengeluarkan pernyataan terkait rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Pernyataan soal kenaikan pajak itu jelas membuat warga Sulut resah. Apalagi rencana tersebut tidak melalui kajian matang dan terkesan pukul rata antara kendaraan tua dan kendaraan baru. Ini kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyat,” tegas William.
Lebih lanjut, William menilai langkah Kaban Bapenda itu menunjukkan minimnya koordinasi dengan pimpinan daerah, sehingga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tak hanya itu, William juga menyoroti sikap anggota DPRD Provinsi Sulut yang dinilainya terkesan diam dan cuek terhadap isu yang sudah viral dan menyangkut kepentingan rakyat luas.
“Anggota DPRD Sulut seharusnya menjadi garda terdepan membela kepentingan rakyat. Masa isu kenaikan pajak sudah viral, tapi tidak ada satu pun pernyataan tegas? Jangan jadi pengecut ketika rakyat butuh keberpihakan,” tegasnya.
William berharap, ke depan seluruh pejabat publik di Sulawesi Utara lebih berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan ke ruang publik, serta memastikan setiap keputusan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Keputusan Gubernur Yulius Selvanus sudah tepat. Sekarang tinggal memastikan jajaran di bawahnya sejalan dengan visi pro-rakyat dan DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal,” tandasnya.
(Alfrits Semen)
