Minsel, BeritaManado.com – Sebuah isu tak sedap yang menyerang Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), muncul diawal Tahun 2025.
Isu itu terkait Iuran BPJS Kesehatan bagi Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Minsel.
Kepala BPJS Kesehatan Minahasa Selatan (Minsel), Meisiria Kaparang mengatakan bahwa memang diawal tahun ini terjadi kendala terkait pemberian jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan kepada para Hukum Tua dan Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.
Hal ini diungkapkan dirinya kepada sejumlah wartawan di Kantor BPJS Kesehatan Minsel, pada Senin (6/1/2025).
Namun, lanjut dia, sejak Desember dan seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, pihaknya selalu berkomunikasi dengan Pemda terkait hal ini.
“Sampai dengan tadi pun, baik dengan Dinas PMD, dengan Dinas Keuangan dan pak Bupati sendiri, kami sudah saling komunikasi terkait adanya kendala ini,” ucap Meisiria.
Menurutnya, kemitraan selama ini antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Minsel itu sudah berjalan dengan baik.
“Saya lihat, pak Bupati sendiri sudah menyampaikan komitmen bahwa masalah itu akan diselesaikan secepatnya,” pungkasnya.
Sementara, Kaban Keuangan Minsel James Tombokan mengatakan bahwa terkait beberapa postingan yang viral mengenai BPJS Kesehatan bagi Perangkat Desa, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan selama ini selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
“Dan terkait kewajiban iuran tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sudah sangat berkomitmen untuk menyelesaikan secepatnya,” ungkap James.
TamuraWatung
