Kedubes As Fasilitasi Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Di Hotel Aston — Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Di Hotel Aston

Manado – “Ada puluhan instansi sipil dan militer yang menangani kegiatan penanggulangan bencana alam di Indonesia, dan masing-masing menjalankan prosedurnya sendiri-sendiri. Hal ini mubazir, karena akan terjadi saling tumpang tindih kegiatan, dan bahkan justru membingungkan para pelaksana di lapangan. Untuk itu, pelatihan ini diharapkan dapat menyatukan segala persepsi terkait prosedur penanggulangan bencana secara komperhensif sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien,” Kata John A. Montana.

Mr. John A. Montana, merupakan penasehat senior Program Pelatihan Penanggulangan Bencana dari Kedutaan Besar Amerika, saat membuka acara pelatihan yang direncanakan berlangsung selama 5 hari di Hotel Aston Manado. Kegiatan pelatihan manajemen penanggulangan bencana tersebut diawali dengan sambutan oleh Gubernur Sulawesi Utara Dr. S.H. Sarundajang yang dibacakan oleh Sekprov Ir. Rakhmat Mokodongan, disaksikan oleh Komandan Korem 131/Santiago Kolonel Inf A.A.B. Maliogha dan Ketua BPBD Sulawesi Utara.

Saat dimintai tanggapannya oleh wartawan, Danrem 131/Santiago Kolonel Inf A.A.B. Maliogha menyatakan bahwa keterpaduan antar instansi penanggulangan bencana memang merupakan keniscayaan. Apalagi Sulawesi Utara menyimpan potensi bencana yang tidak bisa dikesampingkan: 7 dari 9 gunung api yang ada di Sulawesi Utara berstatus Siaga dan Waspada, yakni Lokon, Soputan, Ruang, Awu, Mahawu, Ambang, dan Karangetang. Belum lagi potensi tanah longsor akibat bangunan rumah penduduk yang sering tidak mempertimbangkan struktur kritis tanah di daerah perbukitan yang curam.

Dari hasil diskusi, diperoleh gambaran kasar terkait faktor-faktor yang dirasakan menghalangi respon tanggap darurat bencana di lapangan, antara lain: hubungan kerja yang kurang sinergis antar instansi penanggulangan bencana karena masing-masing saling mempertahankan prosedur yang dijalankan oleh instansinya, keterbatasan sumber daya, ketiadaan crisis center, komunikasi antara pos komando dan tim pelaksana di lapangan yang relatif buruk sehingga sering terjadi kesalahpahaman, kumpulan warga yang datang hanya untuk menonton sehingga mengganggu kelancaran kegiatan bantuan, birokrasi yang tidak efisien sehingga sering terjadi keterlambatan penanganan, dan perencanaan yang kurang matang.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut di atas, paradigma baru penanggulangan bencana yang diperkenalkan dalam pelatihan ini diupayakan untuk dapat mengatasi berbagai kendala dimaksud, karena masalah yang dirasakan oleh para pelaksana penanggulangan bencana di Indonesia juga dirasakan oleh petugas penanggulangan bencana di negara lain. Dengan menerapkan standar manajemen penanggulangan bencana secara internasional yang dapat berlaku secara universal di seluruh dunia, para petugas penanggulangan bencana di Sulawesi Utara tentunya juga dapat beroperasi di negara lain melalui sistem bantuan internasional.
Sistem bantuan penanggulangan bencana harus bersifat universal, tidak hanya prosedurnya saja, tetapi juga nomenklaturnya, sehingga kejadian terlantar dan menumpuknya obat-obatan bantuan Rusia waktu Gempa Jogja karena tak seorang dokter pun yang bisa membaca label obat berbahasa Rusia tidak harus terulang lagi. Begitu juga kejadian tertipunya satu tim heli penyelamat karena ada kabar sejumlah penduduk yang terkubur hidup-hidup akibat longsoran tanah waktu Gempa Padang yang ternyata adalah akibat kesalahpahaman prosedur komunikasi. Intinya, manajemen penanggulangan bencana yang tidak terpadu hanya akan memperburuk dampak bencana bagi para korbannya.

Keterpaduan sistem penanggulangan bencana inilah yang menjadi sasaran pelatihan standar manajemen penanggulangan bencana yang diikuti oleh 35 perwakilan dari 28 instansi, antara lain: Pemprov Sulawesi Utara, BPBD, Bakesbang, Korem 131/Santiago, Kodim 1309/Manado, Kodim 1301/Satal, Lantamal VIII/Manado, Batalyon Marinir Bitung, Lanud Sam Ratulangi, Mabes TNI, Mabes TNI-AL, Armatim, Basarnas, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PU, RSUP Prof. Kandouw, RS Wolter Monginsidi, RS Ratumbuysang, BMKG, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, Tim Kesehatan Pelabuhan, Tagana, Dokkes Polda, dan DVI (Disaster Victim Identification: Identifikasi Korban Bencana). (*)