Penulis: Mega Anggawirya Zas | Manado
Kepastian hukum dan harapan meningkatkan kesejahteraan penambang rakyat menjadi perhatian Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Braien Waworuntu.
Komitmen tersebut ditunjukkan Braien dengan mendampingi Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Senin (28/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), akses terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR), serta sejumlah ketentuan regulasi yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Bagi Braien, perjuangan menyelesaikan persoalan WPR merupakan hal penting karena berkaitan dengan kepastian masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan rakyat di Sulut.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Yulius menyampaikan sejumlah persoalan regulasi, termasuk ketidaksesuaian ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 dengan ketentuan pada kementerian lainnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi Sulut telah selesai dan diharapkan segera diproses untuk memperoleh penetapan melalui Keputusan Menteri.
Selain itu, pemerintah provinsi mendorong revisi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 guna mendukung percepatan implementasi WPR dan memberikan kejelasan mekanisme bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh IPR.
Usai mendampingi pertemuan tersebut, Braien menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Gubernur Yulius yang membawa persoalan pertambangan rakyat Sulut langsung ke tingkat pemerintah pusat.
“Saya mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Gubernur YSK dalam memperjuangkan WPR dan para penambang rakyat di Sulut,” ujar Braien.
Menurutnya, penyelesaian persoalan WPR tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyangkut kesempatan masyarakat untuk menjalankan kegiatan pertambangan melalui mekanisme perizinan yang sesuai dengan ketentuan.
Braien berharap pembahasan bersama Kementerian ESDM dapat ditindaklanjuti secara konkret, sehingga proses penetapan WPR dan penyesuaian regulasi yang dibutuhkan dapat berjalan sesuai harapan.
Dengan adanya kepastian wilayah dan mekanisme perizinan, masyarakat yang memenuhi persyaratan diharapkan dapat menjalankan aktivitas pertambangan secara legal, tertib, dan memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga.
“Harapannya, perjuangan ini bisa membawa warga Sulut, khususnya para penambang rakyat, bisa lebih sejahtera,” kata Braien.
Kehadiran Braien dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari keterlibatan DPRD Sulut dalam mengawal persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, khususnya penambang rakyat yang menantikan kejelasan pengelolaan WPR dan akses perizinan.
Baca Juga
Berita Terbaru
