Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Djouhari Kansil menyatakan tidak masalah kalau nantinya Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharuskan untuk mengikuti wajib militer sebagaimana tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang menjadi pembahasan Komisi II DPR RI yang membidangi kepegawaian.
Walaupun saat ditanya sejumlah wartawan Kansil mengaku belum membaca rencana PNS diharuskan untuk mengikuti wajib militer tetapi baginya hal itu adalah wajar-wajar saja sama halnya dengan para mahasiswa yang mengikuti wajib militer.
“Tidak masalah, itukan sama halnya dengan resimen mahasiswa,” ujar putra Sitaro ini.
Kansil menganggap bahwa keikutsertaan PNS dalam wajib militer adahal hal yang wajar, sebagai sebuah tanggungjawab terhadap keamanan negara kecuali yang tidak memenuhi syarat, jelasnya. (Jrp)
Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Djouhari Kansil menyatakan tidak masalah kalau nantinya Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharuskan untuk mengikuti wajib militer sebagaimana tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang menjadi pembahasan Komisi II DPR RI yang membidangi kepegawaian.
Walaupun saat ditanya sejumlah wartawan Kansil mengaku belum membaca rencana PNS diharuskan untuk mengikuti wajib militer tetapi baginya hal itu adalah wajar-wajar saja sama halnya dengan para mahasiswa yang mengikuti wajib militer.
“Tidak masalah, itukan sama halnya dengan resimen mahasiswa,” ujar putra Sitaro ini.
Kansil menganggap bahwa keikutsertaan PNS dalam wajib militer adahal hal yang wajar, sebagai sebuah tanggungjawab terhadap keamanan negara kecuali yang tidak memenuhi syarat, jelasnya. (Jrp)