Manado – Meski terus mendapat penolakan dari masyarakat pulau Bangka, Minahasa Utara terhadap pengoprasian perusahaan tambang pasir besi PT Mikgro Megal Perdana (MMP). Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tetap mengharapkan pemerintah Kabupaten Minut terus mensosialisasikan kepada masyarakat apa sebenarnya untung ruginya investasi pasir besi tersebut.
Informasi bahwa Pulau Bangka akan dibangun smelter pabrik baja dengan investasi mencapai triliunan rupiah merupakan hal positif bagi pemerintah Provinsi namun harus disosialisasikan oleh pemerintah daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil kepada beritamanado.com beberapa waktu lalu.
Yang jadi persoalan, mengenai sosialisasi. Kansil menilai masyarakat Pulau Bangka kurang diberi pemahaman oleh pemerintah Kabupaten terkait masuknya investasi triliunan rupiah tersebut.
“Yang memberikan ijin adalah Kabupaten/Kota, kecuali diantara dua Kabupaten atau tiga Kabupaten kita (Provinsi) yang berikan ijin tambang itu. Dengan begitu kita tetap akan mengkaji itu dan mensosialisasikan lewat Badan Lingkungan Hidup (BLH) ke instansi-instansi terkait dengan tambang di Kabupaten/Kota untuk itu,” kata Kansil.
Kansil menambahkan pada dasarnya Pempov juga siap mengkaji dan akan memberikan sangsi kepada perusahaan-perusahaan tambang yang tidak taat pada aturan.
“Syaratnyakan mereka itu (perusahaan tambang) memberdayakan atau mensejahterakan masyarakat yang ada dilingkungan sekitar (perusahaan tambang). Mensejahterakan masyarakat itu yang kita lihat, jadi sosialisasi kita juga kemasyarakat itu penting, karena kadang-kadang masyarakat kaget juga kalau tiba-tiba ada perusahaan tambang di daerahnya, apa akan memberikan dampak positif bagi kami atau negatif, itu kiat-kiat mensosialisasikan tambang kepada masyarakat sehingga masyarakat memahaminya,” jelas mantan Kadis Diknas Sulut ini.(jrp)
Manado – Meski terus mendapat penolakan dari masyarakat pulau Bangka, Minahasa Utara terhadap pengoprasian perusahaan tambang pasir besi PT Mikgro Megal Perdana (MMP). Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tetap mengharapkan pemerintah Kabupaten Minut terus mensosialisasikan kepada masyarakat apa sebenarnya untung ruginya investasi pasir besi tersebut.
Informasi bahwa Pulau Bangka akan dibangun smelter pabrik baja dengan investasi mencapai triliunan rupiah merupakan hal positif bagi pemerintah Provinsi namun harus disosialisasikan oleh pemerintah daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil kepada beritamanado.com beberapa waktu lalu.
Yang jadi persoalan, mengenai sosialisasi. Kansil menilai masyarakat Pulau Bangka kurang diberi pemahaman oleh pemerintah Kabupaten terkait masuknya investasi triliunan rupiah tersebut.
“Yang memberikan ijin adalah Kabupaten/Kota, kecuali diantara dua Kabupaten atau tiga Kabupaten kita (Provinsi) yang berikan ijin tambang itu. Dengan begitu kita tetap akan mengkaji itu dan mensosialisasikan lewat Badan Lingkungan Hidup (BLH) ke instansi-instansi terkait dengan tambang di Kabupaten/Kota untuk itu,” kata Kansil.
Kansil menambahkan pada dasarnya Pempov juga siap mengkaji dan akan memberikan sangsi kepada perusahaan-perusahaan tambang yang tidak taat pada aturan.
“Syaratnyakan mereka itu (perusahaan tambang) memberdayakan atau mensejahterakan masyarakat yang ada dilingkungan sekitar (perusahaan tambang). Mensejahterakan masyarakat itu yang kita lihat, jadi sosialisasi kita juga kemasyarakat itu penting, karena kadang-kadang masyarakat kaget juga kalau tiba-tiba ada perusahaan tambang di daerahnya, apa akan memberikan dampak positif bagi kami atau negatif, itu kiat-kiat mensosialisasikan tambang kepada masyarakat sehingga masyarakat memahaminya,” jelas mantan Kadis Diknas Sulut ini.(jrp)