MANADO – Penerapan pembatasan operasional kendaraan ganjil-genap untuk menyukseskan pelaksanaan ivent ARF-DIREx oleh kalangan Dewan Provinsi (Deprov) sangatlah diharapkan.
Ketua Komisi II Deprov Sulut, Steven Kandouw mengatakan, dirinya mendukung penuh adanya pembatasan penggunaan kendaraan bermotor yang berlaku untuk kendaraan berplat ganjil-genap untuk beroperasi secara bergantian, terutama dalam ivent-ivent tertentu.
Penerapan ini diharapkan dapat menjadi salah-satu solusi dalam mengatasi kemacetan di Kota Manado.
“Pembatasan operasi kendaraan bermotor secara bergantian setiap harinya
berdasarkan nomor kendaraan berplat ganjil genap adalah salah-satu solusi
terbaik. Sama seperti saat pelaksanaan iven WOC beberapa waktu lalu. Apalagi persoalannya hal ini kan tidak permanen, hanya untuk ivent tertentu saja,” tegas politisi asal Fraksi PDI-Perjuangan di DPRD Sulut ini, Minggu (20/02).
Ditempat terpisah, Winda Titah mengatakan, persoalan usulan pembatasan kendaraan bermotor dalam mendukung ivent-ivent internasional merupakan salah-satu jalan keluar dalam mengatasi kemacetan di Kota Manado.
“Suksesnya berbagai ivent internasional tentu tak akan terlepas dari persoalan transportasi. Pemerintah pun diharapkan dapat segera menyiapkan sarana transportasi alternatif bagi masyarakat sehingga tak terjadi permasalahan lain apabila pembatasan kendaraan ini dilakukan saat ivent ARF-DIREx berlangsung,” pungkas politisi cantik ini. (is)
Solusi jangka panjang : 1.para wakil rakyat bersama pemerintah berpikir, berupaya, bugdeting untuk membuat jalan baru, (misalnya Fly Over patokannya zero point). secara incremental/bertahap dan dianggarkan terus hingga rampung. 2.Pertambahan jumlah kendaraan merupakan salah satu tanda kemajuan kota..sulit dibendung. diupayakan pengendalian dan peremajaan kendaraan. 3. Security item mutlak dilaksanakan
Anggota derwan kita pintar, tapi akal pendek, tidak kreatif. Solusinya bukan itu. Itu sesaat saja. Harusnya pembatasan kendaraan dilakukan dgn service publik yg baik dan benar fokus. Pasti publik enggan naik kendaraan pribadi. Lihat singapur, kota2 maju di eropa dsb.
Kalau anggota dewan nda masalah dengan dengan kebijakan tsb khususnya winda sama steven, mereka punya banyak kendaraan jadi bisa ganti2 kendaraan no.ganjil dan genap , masalahnya gimana kalau masyarakat yang cuman punya satu kendaraan dimana kendaraan tersebut merupakan salah satu kebutuhannya untuk men support aktivitasnya? itu bukan salah satu jalan keluar atau solusinya tapi program tersebut cuman untuk melumpuhkan perekonomian masyarakat dan membatasi orang dalam beraktifitas sehingga merugikan banyak pihak, kalau boleh cari solusi yang lain.