Berita Utama

Joune Ganda Kawal Masa Depan Otonomi Daerah, APKASI Matangkan Revisi UU hingga Strategi Perkuat PAD

Joune Ganda Kawal Masa Depan Otonomi Daerah, APKASI Matangkan Revisi UU hingga Strategi Perkuat PAD
Bersama jajaran pengurus pusat, Joune Ganda mengikuti Rapat Dewan Pengurus III APKASI Tahun 2026 yang digelar di Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026). Foto: Ist

Penulis: Alfrits Semen

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune Ganda, kembali mengambil peran penting dalam mengawal arah kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia.

Bersama jajaran pengurus pusat, Joune Ganda mengikuti Rapat Dewan Pengurus III APKASI Tahun 2026 yang digelar di Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026).

Forum tersebut menjadi ruang strategis bagi para kepala daerah untuk menyatukan langkah memperjuangkan penguatan otonomi daerah sekaligus memperkokoh kemandirian fiskal kabupaten di seluruh Indonesia.

Rapat dipimpin secara kolektif oleh Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Ketua Harian Dadang Supriatna, Sekjen Joune Ganda, dan Bendahara Umum Radityo Egi Pratama.

Turut hadir para wakil ketua umum, wakil sekretaris jenderal, wakil bendahara, koordinator wilayah, kepala bidang, hingga Direktur Eksekutif APKASI.

Sebagai Sekretaris Jenderal, Joune Ganda terlibat dalam pembahasan berbagai agenda strategis yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten.

Salah satu fokus utama adalah memastikan regulasi yang mengatur pemerintahan daerah mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memberi ruang yang lebih luas bagi daerah untuk berkembang.

Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang tetap meluangkan waktu menghadiri rapat di tengah padatnya agenda pemerintahan di daerah masing-masing.

Ia menilai kehadiran para pengurus menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan APKASI sebagai wadah bersama dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Komitmen para pengurus menjadi energi bagi APKASI untuk terus menjadi rumah besar aspirasi pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Dalam pembahasannya, rapat dibagi ke dalam dua agenda utama.

Pertama, mempercepat penyempurnaan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

APKASI telah menyiapkan policy brief serta daftar inventarisasi masalah yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyempurnaan regulasi.

Agenda kedua menitikberatkan pada penguatan kemandirian fiskal daerah, mulai dari evaluasi formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam dan komoditas strategis agar lebih berkeadilan, hingga penyusunan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat.

Bagi Joune Ganda, isu tersebut sejalan dengan komitmennya selama ini dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sepanjang rapat berlangsung, para pengurus juga saling bertukar pengalaman mengenai berbagai persoalan di daerah serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara kolektif di tingkat nasional.

Semangat kebersamaan itu kemudian ditegaskan melalui slogan organisasi, “APKASI Optimis, APKASI Luar Biasa,” sebagai cerminan tekad seluruh pengurus untuk terus memperjuangkan kepentingan pemerintah kabupaten dan memperkuat fondasi otonomi daerah di Indonesia.