BeritaManado.com — Salju masih turun pada jam dua belas siang di Saint Petersburg Rusia, Rabu (8/1/2025), saat Connie Rahakundini Bakrie bersemangat meyakinkan Suara.com melalui welingan tentang keberadaan ‘Jokowi’s files’: “Percayalah, semua yang ditutupi di Indonesia karena intervensi Jokowi, akan kami buka.”
Jokowi’s Files’ merujuk pada dokumen-dokumen yang diarsipkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto setahun terakhir.
Isinya diklaim menghimpun beragam dugaan korupsi yang melibatkan mantan kadernya sekaligus eks Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi beserta kroninya.
Dokumen Hasto tersebut adalah lanjutan persabungan PDIP dengan Jokowi yang semakin meruncing, setelah yang terakhir disebut dipecat dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.
Hasto lalu mengopi sahifah tersebut menjadi tiga dan dibagikan kepada Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto, dan guru besar Hubungan Internasional St Petersburg State University Connie.
Sebab, kedua orang itu membantunya dalam mengumpulkan dokumen.
Belakangan, kopian dokumen yang dipegang Hasto turut diserahkan ke Connie untuk ‘diselamatkan’ ke Rusia.
Di sana, Connie meregistrasi arsip itu ke notaris.
Klaim kepemilikan dokumen penting tersebut muncul setelah Hasto ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Selasa, 24 Desember 2024.
Dua hari setelah Hasto menjadi tersangka, Connie lewat akun Instagram pribadinya mengungkap soal dokumen penting milik Hasto tersebut.
“Dokumen kami itu, percayalah, akan kami proses dengan cara-cara kami,” kata Connie kepada Suara.com.
Dia menuturkan, petunjuk ke arah skandal yang diklaimnya melibatkan Jokowi beserta keluarga, satu per satu akan dimunculkan ke publik.
“Hal-hal besar kami buka, dimulai dari feed up OCCRP dan lembaga-lembaga internasional lain,” kata dia.
Untuk diketahui, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) adalah orgnisasi independen yang menobatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup sedunia tahun 2024.
Sementara berdasarkan informasi yang terhimpun, petunjuk dugaan korupsi Jokowi tersebut terbagi dalam 23 dokumen.
Sumber Suara.com yang mengetahui adanya dokumen itu mengatakan, sahifah tersebut belum akan dibuka oleh Hasto atau siapa pun dalam situasi saat ini.
“Semua dokumen soal Jokowi itu baru dibuka, kalau ada yang coba ‘menggangu’ Ibu Megawati.”
Sebelumnya, ketika menghadiri peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis 12 Desember 2024, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah memberikan sinyalemen ada pihak yang ingin mengacak-acak partainya.
“Aku juga sudah ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah, coba kamu awut-awut partai saya,” kata Megawati.
Selain itu, tak sedikit yang menilai penetapan Hasto sebagai tersangka, ada campur tangan politik Jokowi.
Penilaian itu salah satunya datang dari pengamat politik Rocky Gerung.
Bahkan dia menduga target utama Jokowi sesungguhnya adalah Megawati.
Penetapan Hasto sebagai tersangka, kata Rocky, adalah bagian dari ‘dendam politik’ Jokowi kepada Megawati.
Musababnya, Megawati tidak merestui hasrat kekuasaan Jokowi untuk menjadi presiden tiga periode, mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran sebagai cawapres, hingga dipecatnya sebagai kader PDIP.
Rocky menyebut kasus Hasto semata-mata sebagai pintu masuk untuk melemahkan Megawati secara politik.
Namun dengan sedemikian rupa hal itu dipoles agar seolah-olah dianggap sebagai peristiwa hukum.
“Sebetulnya yang mau ditersangkakan pasti Megawati kan,” ucap Rocky dalam akun YouTube Rocky Gerung Official.
Jokowi telah membantah cawe-cawe atau terlibat di balik penetapan tersangka Hasto.
Ia juga tak mempersoalkan adanya tudingan terhadapnya dan keluarga, yang disebut terlibat dalam kasus korupsi dan gratifikasi.
“Ya biasa kan, kita sejak menjabat yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang antek asing, dibilang antek aseng, dibilang ijazahnya palsu. Komplit sudah, enggak tahu yang kurang apa,” kata Jokowi.
Perlawanan PDIP
Seorang Sumber yang didapatkan Suara.com menyebut sebagian dokumen yang dikumpulkan Hasto adalah petunjuk korupsi dan gratifikasi yang diduga melibatkan Jokowi.
Selain itu, ada pula petunjuk rasuah yang melibatkan nama artis dan influencer.
Tak hanya itu, salah satu dokumen berisi upaya Jokowi mengkriminalisasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus Formula E.
Lalu, ada juga dokumen berisi petunjuk penyusunan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di era Jokowi yang dinilai tak melewati prosedur hukum yang benar.
Terakhir, terdapat dokumen jejak gurita bisnis keluarga besar Jokowi.
Hasto menyiapkan seluruh dokumen itu bukan tanpa sebab.
Semua disiapkan setelah dirinya mengaku mendapat ancaman hukum setelah menyatakan Jokowi berserta putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Afif Nasution bukan lagi bagian dari PDIP.
Pernyataan itu disampaikan Hasto pada 4 Desember 2024.
Dua belas hari setelah itu, pada 16 Desember 2024, PDIP mengumumkan memecat Jokowi, Gibran dan Bobby.
Surat keputusan pemecatan itu dibacakan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dan didampingi sejumlah elite PDIP antara lain Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. Sementara Hasto tak tampak.
Dalam Surat Keputusan Nomor: 1649/KPTS/DPP/XII/2024 dijelaskan beberapa pertimbangan yang mendasari PDIP memecat Jokowi.
Salah satunya, sebagai kader, Jokowi dinilai telah melanggar AD/ART serta Kode Etik dan Disiplin.
Pada Pilpres 2024 lalu ketika masih menjabat sebagai presiden, Jokowi diketahui mendukung Prabowo-Gibran.
Dukungan itu dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan PDIP yang mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Serta telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara,” demikian dalam surat tersebut.
Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan, kapan akan diungkapnya dokumen tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Hasto.
“Soal itu, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Hasto, karena kan yang punya dokumen dan video Mas Hasto, dan itu bagian juga dari perlawanan,” ungkapnya.
Segendang sepenarian, Connie juga mengatakan hal sama, “Dokumen itu ada, tunggu saja.”
(Sumber: LiputanKhasSuara)
