Pada saat yang sama, bentrokan antara massa dan aparat terus terjadi, termasuk yang berujung kematian seorang driver ojol di Jakarta, aksi pembakaran di sejumlah tempat yang juga menyebabkan Kematian di Jakarta, Makassar dan Yogyakarta.
“Aksi penjarahan rumah milik sejumlah pejabat negara terjadi secara beruntun sejak 30 hingga 31 Agustus dini hari, dimana hal itu adalah ungkapan kekecewaan yang bercampur dengan aksi provokasi
Memang situasi ini kata Maringka, merupakan dampak arogansi sejumlah pejabat dan kevakuman fungsi pengamanan keamanan Sehingga menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat yang takut dan kuatir akan terjadi kembali peristiwa tragedi Mei 1998 lalu.
“Stop kekerasan, jaga perdamaian, jaga Indonesia. Saatnya kita bersatu padu kembali menjaga dan membangun Indonesia lebih baik dan lebih maju menjadi negara besar di asia dan di dunia,” tandas Maringka.
Situasi Terkini Pasca Unjuk Rasa
Perkembangan terbaru, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta bernama Rheza Sendy Pratama kehilangan nyawa setelah bentrok dengan aparat di sekitar Polda DIY, Minggu (31/08).
Pria berumur 21 tahun itu tewas dalam keadaan babak belur, kata ayahnya, Yoyon Surono.
Saat mengambil jenazah putranya di rumah sakit, Yoyon menuturkan dia harus menandatangani surat pernyataan. Dimana intinya pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai murni musibah dan tidak akan menuntut kepada pihak mana pun.
Hingga Minggu (31/08) malam, setidaknya ada enam orang kehilangan nyawa dalam rangkaian unjuk rasa di berbagai kota selama empat hari terakhir.
Selain Rheza, korban tewas lainnya adalah Affan Kurniawan di Jakarta, serta lima orang di Makassar, yakni Sarina Wati, Saiful Akbar, Rusdamdiansyah dan Muhammad Akbar Basri di Makassar.
Pada saat yang sama, rumah yang disebut milik Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga disasar massa, Minggu (31/08) dini hari.
Rangkaian peristiwa ini didokumentasikan dalam video-video yang beredar di media sosial. Pada jam-jam sebelumnya, rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya juga dijarah massa.
Jan Maringka, menilai bahwa sumber kekacauan ini disebabkan adanya kevakuman pengendali keamanan, tersiar berita bahwa TNI tidak keluar barak pada waktu tertentu membuat Polri seolah bekerja sendiri menghadapi amuk massa.
Meskipun tidak membenarkan aksi-aksi penjarahan, Jan Maringka mengatakan bahwa perlu ditekankan adanya evaluasi kebijakan dan sikap represif yang terukur dari pemerintah soal ini.
“Kedepan semua kebijakan harus ditempatkan pada kepentingan rakyat. Legislatif dan yudikatif kedepan jangan jadi institusi yang pro-kekuasaan,” imbuhnya.
Jan Maringka juga mengingatkan, akan adanya ketidakstabilan sosial politik yang bisa saja berlanjut. Jika hal ini terjadi, dampaknya tidak hanya terasa di pasar saham, akan tetapi juga pada nilai tukar rupiah dan iklim investasi.
“Adanya krisis politik dapat menyebabkan krisis ekonomi yang bisa menjadi pra-krisis di multi sektoral. Hal mengingatkan kita pada masa tragedi Mei 1998 yang menyebabkan kerusuhan dan kerugian dimana-mana,” pesannya.
Prabowo Subianto Desak Kapolri Tindak Tegas Pelaku Anarkis
