Ratahan – Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dibawah kepemimpinan bupati James Sumendap dan wakil bupati Ronald Kandoli (JS-RK), untuk membawa masyarakat lebih sejahterah terus saja dilakukan keduanya di daerah ini.
Seperti halnya anggaran pemilihan hukum tua (Pilhut). Jika biasanya membebani masyarakat, kedepan oleh JS-RK dana Pilhut akan didata lewat APBD. Ditegaskan bupati, maksud dari ditatanya anggaran tersebut melalui APBD agar masyarakat tidak dibebankan lagi untuk penyelengaraan Pilhut melalui target dari panitia pelaksana.
“Ini perlu diangarkan sehinga masyarakat tidak dibebankan lagi untuk penyelengaran Pilhut. Pokoknya semua yang berurusan dengan pemerintahan tidak boleh lagi membebani rakyat,” tegas Sumendap menambahkan jika langkah ini sendiri merupakan komitmen JS-RK.
Lanjutnya, tahun 2013 ini melalui APBD Perubahan, pihaknya sudah akan mengusulakn ke DPRD Mitra. Dirinya berharap ini akan disetujui pihak legislatif, sehingga beberapa agenda Pilhut yang nantinya dilaksanakan waktu dekat ini sudah tidak lagi membebani masyarakat.
Diketahui untuk tahun 2013 ini ada 17 desa yang akan melaksanakan Pilhut. Dan pada tahun 2014 nanti, sebanyak 12 hukum tua juga akan mengakhiri masa jabatannya. (Rulan Sandag)
