Ratahan — Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), James Sumendap, SH, bersama Ketua DPRD Marty M Ole, M.Sn, menyerahkan LKPD Unaudited dan IHPD Tahun 2020, di BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Selasa (9/3/2021).
Penyerahan LKPD Unaudited dan IHPD ini langsung melibatkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Karyadi, S.E, M.M, Ak, CA, CFrA, CSFA, dan dihadiri Gubernur Sulut dan Wali Kota/Bupati se-Sulut yang hadir.
Sementara turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah, David H Lalandos, AP,MM, Asisten III, Ir Elly Sangian, ME, Inspektur Daerah, Dra Marie M Makalow, Kepala BPKPD, Dr Mecky Tumimomor, SE, M.Si dan kabag Prokopim, Novry Raco,S.Sos.
Adapun penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Atas pengelolaan laporan keuangan yang baik beberapa waktu silam, Kabupaten Mitra diketahui sudah lima kali diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara beruntun.
Sementara bagi Bupati James Sumendap, pengelolaan dan administrasi keuangan yang baik bukan hanya demi sekedar capaian atau prestasi, namun sebuah kewajiban dari pemerintah.
“Pengelolaan dan administrasi keuangan yang baik merupakan kewajiban pemerintah dan kami yakin akan kembali meraih WTP,” pungkas James Sumendap.
Dirinya tak lupa mengapresiasi semua pihak yang mendukung, lebih khusus bagi jajaran Pemkab Mitra dalam pengelolaan dan administrasi keuangan yang baik, serta DPRD Mitra dalam pengawasannya.
Di lain pihak, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE, berharap agar Pemprov dan Pemda di 15 kabupaten dan kota dapat menyajikan LKPD dengan menjaga akurasi, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara dirinya juga mengharapkan agar BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan Pemprov bersama seluruh pemda di Sulut.
“Harapan kami, manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” ungkap Gubernur Olly.
(Jenly Wenur)