Manado, BeritaManado.com — DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kompak untuk melakukan evaluasi kepada Pertamina Provinsi Sulut terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Sulut.
Usulan tersebut disepakati setelah anggota DPRD Provinsi Sulut Jems Tuuk melakukan interupsi di rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi daerah.
Menurut Jems, dari tahun ke tahun mendekati Natal, Pertamina tidak menyuplai BBM jenis solar dengan baik kepada masyarakat.
“Sehingga antrian di SPBU tidak terhindarkan. Seolah Pertamina ini melakukan pukulan terakhir dengan berkurangnya suplai solar di Sulawesi Utara padahal, rakyat Sulawesi Utara sebagian besar mendekati Natal banyak yang beraktivitas. Jalan kita ini macet bukan karena populasi kendaraan terlalu banyak, karena di titik-titik tertentu ada antrian mobil-mobil truc, terkait dengan antrian solar yang tidak tersisa,” sorot Jems Selasa, (5/12/2023) pada rapat paripurna di ruang rapat DPRD Provinsi Sulut.
Tak sampai di situ saja Jems meminta kepada wakil gubernur Sulut melalui dinas terkait untuk memanggil Pertamina.
“Oleh karena itu pak Wagub (wakil gubernur) diusulkan agar dinas terkait memanggil Pertamina,” tegas Jems.
Senada dengan Jems Tuuk, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulut Raski Mokodompit menyebut bahwa, kelangkaan solar tersebut bukan hanya terjadi pada bulan Desember, melainkan sudah menjadi pemandangan yang tak asing lagi.
“Bahkan beberapa tahun terakhir ini terjadi tiap bulan dan sudah banyak korban disebabkan oleh parkir kendaraan-kendaraan besar yang mengantri akibat kelangkaan solar dan mengakibatkan kecelakaan lalulintas,” ungkap Raski.
Lanjut Raski, hal itu harus menjadi perhatian dari dua lembaga yakni Eksekutif dan legislatif.
Memang ketika ada kunjungan dari Pertamina pusat, tidak ada antrian di SPBU tapi setelah kunjungan itu, maka terjadi lagi antrian panjang.
“Ini yang menjadi permasalahan, dan ini bukan hanya di satu, dua Kita, tapi terjadi seluruh pelosok Sulawesi Utara,” jelas Raski.
(Erdysep Dirangga)