Manado – Meski telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2012, namun ternyata masih banyak masalah Pemprov Sulut yang menjadi pertimbangan BPK RI perwakilan Sulut dari hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Daerah tersebut.
Setidaknya BPK RI perwakilan Sulut ada mengungkapkan 53 temuan pemeriksaan dengan 26 temuan yang merupakan kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan 27 temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Beberapa permasalahan yang menjadi dasar pertimbagan BPK dalam menetapkan opini dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut antara lain bahwa Pemprov Sulut belum menerapkan penyusunan atas Aset Tetap, sehingga nilai buku Aset Tetap masih menunjukan nilai yang sama dengan harga perolehannya. Hal itu diutarakan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Sjafrudin Mosii, SE, MM, Selasa (2/7).
Sjafrudin menjelaskan, dasar pertimbangan BPK juga terhadap Pemprov Sulut dalam Tahun Anggaran 2012 terdapat pada realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan RSKD Ratumbuysang, RSUD Noongan, dan Balai Kesehatan mata masyarakat. Atas retribusi tersebut telah digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional pelayanan.
Namun demikian menurut dia, penggunaan langsung tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat Provinsi Sulut.
“Penggunaan langsung atas pendapatan retribusi merupakan permasalahan yang berulang dari tahun sebelumnya, karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi utara seyogyanya mengupayakan suatu mekanisme pendanaan biaya operasional pelayanan untuk menghindari terjadinya penggunaan langsung pendapatan pada tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.
“Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulut belum belum mencatat nilai penyertaan modal pada PD Pembangunan berdasarkan metode ekuitas karena PD Pembangunan belum menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum sehingga pencatatan nilai penyertaan pada PD Pembangunan masih menggunakan metode biaya,” kata Sjafrudin. (Jrp)
