Senator Maya Rumantir bersama Komisioner KPU Yogyakarta
Penulis: Frangki Wullur | Yogyakarta
Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D., mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kerja guna mencegah potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu.
Hal tersebut disampaikan Maya dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI bersama jajaran KPU dan Bawaslu Provinsi DIY di Yogyakarta, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Senator asal Sulawesi Utara ini menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga penyelenggara pemilu, terutama hingga tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan.
Menurut Maya, perbedaan pemahaman terhadap regulasi serta keterlambatan penyampaian informasi antara penyelenggara dan pengawas pemilu berpotensi menimbulkan persoalan administratif maupun sengketa selama tahapan pemilu berlangsung.
Ia pun meminta penjelasan mengenai mekanisme pertukaran data secara real-time antara KPU dan Bawaslu DIY, termasuk langkah konkret kedua lembaga dalam menyelesaikan perbedaan penafsiran aturan di lapangan.
Maya menilai, koordinasi yang efektif harus dibangun sejak awal agar persoalan teknis tidak berkembang menjadi pelanggaran maupun sengketa yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan pemilu.
Selain menyampaikan sejumlah pertanyaan, Maya mengusulkan pembentukan Forum Kehumasan dan Posko Sinergi Bersama KPU-Bawaslu DIY sebagai wadah komunikasi dan koordinasi kedua lembaga.
Forum tersebut diharapkan menjadi sarana pertukaran informasi secara berkala, sekaligus menyamakan pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan kepemiluan.
Ia juga mendorong KPU dan Bawaslu menyatukan langkah dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan penyampaian informasi yang terkoordinasi, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai aturan pemilu serta tidak mudah terpengaruh informasi bohong.
Maya menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas dalam pengawasan pemilu. Karena itu, sinergi kelembagaan, transparansi informasi, dan edukasi publik perlu diperkuat sebelum memasuki tahapan-tahapan krusial.
Di akhir pertemuan, Maya menyampaikan apresiasi atas pemaparan dan masukan dari jajaran KPU dan Bawaslu DIY. Ia berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
