Manado, BeritaManado.com — Awal 2021 nanti beberapa daerah akan dipimpin kepala pemerintahan yang baru, hasil dari Pilkada 2020, 9 Desember 2020 lalu.
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw disetiap kampanye selalu menggaungkan tentang sinergitas.
Menurut Dosen FISIP Unsrat, Ferry Liando, memang secara teoritis, pembagunan di daerah akan lancar jika terjadi sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, yang mana selama ini kondisi demikian tidak terjadi di Sulut.
“Kemungkinan besar belum lancarnya kemanusian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah di Sulut disebabkan soliditas, harmonisasi dan sinergitas pembangunan belum berjalan lancar,” ujar Ferry Liando.
Menurut Liando, Sinergitas pemerintah provinsi dan sebagian pemerintah kabupaten kota tidak berjalan.
“Ini karena adanya ego sektoral cukup kuat dan harmonisasi tidak jalan,” ungkapnya.
Ia melihat, Gubernur yang di usung PDI Perjuangan pada Pilkada 2015 kerap kali tidak dipatuhi oleh Bupati/Wali Kota yang diusung dari parpol lain.
“Pemerintahan dalam semua level berjalan sendiri-sendiri tanpa arah. Sebagain pemerintah Kabupaten/Kota langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat tanpa melewati kooridinasi dengan pemerintah provinsi. Gubernur sulit menertibkan sebagian Bupati/walikota karena tak mengaggap Gubernur sebagai atasan mereka,” jelasnya.
Sehingga, lanjut Liando, dengan didominasimya PDIP sebagai pemenang Pilkada 2020 di sejumlah daerah, maka potensi sinergitas bisa saja terwujud.
“Gubernur terpilih akan dengan leluasa memerintah bupati/Wali Kota yang diusung PDIP. Sehingga memungkinan Sulut akan lebih maju,” katanya.
Tambah Liando, Namun demikian apakah hipotesis ini benar? masih perlu dibuktikan 5 tahun kedepan.
“Dengan menguasai kepala daerah di hampir semua kabupaten kota maka menjadikan PDIP makin kuat dan dominan,” katanya.
Lanjutnya, namun hal yang perlu dijaga atau dikendalikan adalah penyalahgunaan kekuasaan.
“Semakin besar pengaruh dan kekuasaannya maka kecenderungannya untuk abuse of power bisa saja terjadi,” terangnya.
Menurutnya, itu bisa disebabkan PDIP tidak hanya menguasai eksekutif akan tetapi juga menguasai legislatif baik di provinsi ataupun Kabupaten/Kota.
“Golkar sebagai penguasa orde baru akhirnya jatuh karena monopoli kekuasaan. Dimana ada monopoli, kecenderungan penyalahgunaan kekuasan rentan terjadi. Saya yakin PDIP adalah tetap sebagai partai wong cilik sehingga apa yang saya khawatirkan tidak akan terjadi,” tandasnya.
(Dedy Dagomes)
