Indonesia resmi menangguhkan pengiriman 8.000 personel TNI ke Gaza dalam kerangka Board of Peace (BoP), menyusul eskalasi konflik yang kian memanas di Timur Tengah. DPR RI menyatakan dukungan penuh atas keputusan strategis ini.
DPR Nilai Penundaan Pasukan TNI ke Gaza sebagai Respons Realistis
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai penundaan ini merupakan langkah realistis yang didasari pertimbangan situasi keamanan terkini secara menyeluruh.
“Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, saya memandang keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman sekitar delapan ribu pasukan perdamaian ke Gaza perlu ditempatkan dalam bingkai strategis yang lebih luas,” ujar Dave, Rabu (18/3/2026) melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com.
Dave menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen penuh mendukung perdamaian dunia. Namun, faktor keselamatan personel serta efektivitas misi di lapangan menjadi prioritas utama yang tidak dapat diabaikan.
“Indonesia konsisten mendukung misi perdamaian dunia sejak awal. Namun, setiap langkah harus mempertimbangkan dinamika keamanan di lapangan serta kesiapan logistik dan diplomasi. Penundaan ini bukan berarti komitmen kita melemah, melainkan bentuk kehati-hatian agar kontribusi Indonesia benar-benar efektif dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi pasukan kita,” jelasnya.
Koordinasi dengan PBB Tetap Berjalan, Momentum Tepat Jadi Kunci
Dave memastikan Indonesia tetap menaruh perhatian besar pada isu kemanusiaan di Gaza. Pemerintah akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna memantau momentum yang tepat bagi pengerahan personel di masa mendatang.
“Sesuai amanat konstitusi, kita tetap menegaskan solidaritas penuh terhadap perjuangan kemanusiaan. Pemerintah terus berkoordinasi dengan PBB dan mitra internasional. Jika kondisi sudah memungkinkan, kehadiran pasukan perdamaian Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi stabilitas di Gaza,” tambahnya.
Dave menekankan bahwa penangguhan ini murni didasari realitas geopolitik di lapangan, bukan sinyal mundurnya Indonesia dari peran perdamaian global.
“Keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomatis yang terukur dan bertanggung jawab. Komisi I DPR RI bersama pemerintah tetap konsisten mendukung misi perdamaian dengan cara yang paling tepat,” pungkas Dave.
Penundaan pengiriman pasukan TNI ke Gaza ini menegaskan bahwa Indonesia tidak berpaling dari komitmen perdamaian—melainkan memilih bertindak cermat agar kontribusinya benar-benar bermakna di lapangan.
