Selain dampak lingkungan, ancaman atau kriminalisasi terhadap masyarakat di sekitar wilayah pertambangan nikel juga semakin mengkhawatirkan.
Lantas kemudian, apakah aktivitas pertambangan mineral kritis ini bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan? Fanny menjawab, hal tersebut bergantung pada pada kemauan politik pemerintah.
Berdasarkan kebijakan pemerintah saat ini, WALHI menilai pemerintah berambisi membuka seluruh potensi dari cadangan mineral untuk kemudian dikembangkan.
“Sebenarnya pemerintah tahu seluruh proses pertambangan itu pasti mengakibatkan dampak, sehingga izin menjadi mekanisme untuk melakukan pembatasan, pengendalian dan perlindungan. Tidak semua tempat dan tidak semua orang boleh melakukan pertambangan. Tidak semua tempat artinya harus ada tempat-tempat yang tidak boleh dibuka untuk kawasan pertambangan seperti kawasan hutan, pesisir, mangrove harusnya tidak diberikan untuk konsesi pertambangan. Tetapi begitu dorongannya adalah ambisi ekstraktif, maka tidak pandang bulu, seluruh wilayah yang penting secara ekologis kemudian diberikan izin pertambangan,” pungkasnya.
(Sumber: voaindonesia.com)
