“Dengan kondisi oversupply ini, kami berharap pemerintah segera merilis aturan moratorium untuk tidak mengundang lagi investasi pirometalurgi. Kita harus mendukung industri yang sudah ada, tetapi tetap mengundang teknologi hidrometalurgi untuk menjaga cadangan kita,” tambahnya.
Tantangan Lain
Presiden Joko Widodo pada pekan lalu masih berambisi bahwa Indonesia yang merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia kelak bisa menguasai 85 persen pasar kendaraan listrik.
Hal tersebut disampaikannya usai melakukan kerja sama hilirisasi nikel dengan Uni Emirat Arab (UEA).
“Kerja sama mengenai nikel yang dimulai dari hulu sampai hilir, dari pertambangan kemudian di HPAL, katod, prekursor, EV baterai dan juga EV-nya, dan itu kerja sama UEA-Indonesia dan nanti ada 2 negara lagi yang baru kita dekati. Saya kira kalau ini berhasil kita harapkan bisa menguasai pasar 80-85 persen pasar dunia. Itu yang kita harapkan,” ungkap Jokowi.
Ambisi pemerintah untuk menguasai pasar kendaraan listrik dunia diragukan oleh sejumlah pakar.
Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira mengungkapkan saat ini sudah banyak alternatif bahan utama selain nikel yang bisa digunakan untuk baterai kendaraan listrik, termasuk diantaranya lithium ferro-phosphate (LFP) dan sodium.
Hal ini, kata Bhima, menjadikan kebutuhan terhadap nikel dalam jangka panjang untuk kendaraan listrik sangat mungkin bisa menyusut dan bisa lebih rendah dari proyeksi kebutuhan awal.
Selain itu, kata Bhima, investor dalam kendaraan listrik ini kerap mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik ini.
“Ini beberapa pabrikan kendaraan listrik yang sudah membuat pabrik ekosistem baterai ini sebagian agak kecewa, karena ternyata pemerintah memperbolehkan atau memberikan insentif untuk impor kendaraan CBU (completely built up) atau mobil listrik jadi. Sehingga dianggap buat apa bangun pabrik di Indonesia kalau bisa melakukan importasi dengan lebih mudah,” ungkap Bhima.
Permasalahan sosial dan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel juga masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Ia mencontohkan batalnya dua investor asal Eropa, BASF SE dan Eramet SA, dari proyek smelter nikel hidrometalurgi Sonic Bay di Teluk Weda, Maluku Utara.
Menurutnya, hengkangnya dua investor ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri ekstraktif khususnya yang terkait dengan hilirisasi nikel agar bisa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional.
“Sementara di negara ekspor di luar dari Tiongkok, ada Amerika yang mulai memperketat aturan soal sumber bahan baku yang ramah lingkungan, kemudian ada Eropa dengan aturan carbon border adjustment mechanism (CBAM), kemudian EU Critical Mineral Act yang kemudian mengatur asal sumber bahan baku untuk baterai kendaraan listrik atau mineral kritis harus diambil dari sumber-sumber yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial,” katanya.
“Jadi ESG (Environmental, Social and Governance) menjadi sebuah dasar yang semakin penting, karena dari sisi pembiayaan akan semakin menantang ke depan. perusahaan-perusahaan yang menghiraukan ESG atau standar lingkungan hidup makin terbatas sumber pembiayaannya karena perbankan dan lembaga keuangan global itu menargetkan perusahaan yang memiliki standarisasi yang lebih ketat,” tambahnya.
Aktivis Lingkungan dari Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Fanny Tri Jambore memperingatkan pemerintah akan dampak lingkungan yang dihasilkan dari eksplorasi masif mineral kritis seperti nikel dalam jangka panjang.
Berdasarkan catatan yang dimiliki WALHI, dari satu juta hektare konsesi pertambangan nikel yang diberikan oleh pemerintah, 700 ribu hektare di antaranya berada di — atau mencakup — kawasan hutan.
“Kalau tren seperti ini dilanjutkan, pembukaan kawasan pertambangan pada wilayah penting seperti kawasan hutan, turunannya akan sangat mengkhawatirkan karena kita tahu kawasan hutan memiliki berbagai fungsi sebagai wilayah resapan air, wilayah perlindungan dari kebencanaan, karena dia bisa menahan laju air untuk tidak terbuang ke permukaan. Jadi, kalau fungsi-fungsi dari kawasan hutan itu hilang akibat untuk pertambangan nikel, kebencanaan juga pasti akan naik,” katanya.
